Indonesia dan Singapura Perkuat Kerja Sama Atasi Kabut Asap

Penanganan kabut asap lintas batas dan penguatan hubungan bilateral menjadi fokus pembicaraan Indonesia dan Singapura. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sepakat memperkuat koordinasi agar komitmen kedua negara diwujudkan melalui langkah konkret, dilansir dari Medcom.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan bahwa komunikasi antara kedua pemimpin telah berlangsung. Kesepakatan di tingkat tertinggi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah masing-masing negara untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi kepentingan bersama.

Balakrishnan menjelaskan bahwa komunikasi langsung antara pemimpin kedua negara telah dilakukan dalam pembahasan mengenai hubungan bilateral.

"Komunikasi telah terjalin di tingkat tertinggi antara perdana menteri saya dan Presiden Prabowo," ujar Balakrishnan dikutip dari CNA.

Ia menekankan bahwa kesepahaman politik perlu diwujudkan melalui pelaksanaan rencana yang nyata. Namun, rincian pembicaraan antara Prabowo dan Wong tidak disampaikan kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Balakrishnan menjalani kunjungan resmi selama tiga hari di Indonesia, Selasa hingga Kamis. Dalam agenda itu, ia bertemu Prabowo di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerangkan bahwa pertemuan tertutup tersebut berlangsung atas permintaan Balakrishnan, yang tiba di Jakarta pada Selasa.

Selain menemui Presiden Prabowo, Balakrishnan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir. Kedua pihak mengumumkan pembentukan gugus tugas bersama untuk mengoordinasikan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan.

Tim gabungan tersebut dirancang untuk mempermudah pertukaran informasi dan bukti lintas negara. Pertukaran itu diharapkan mendukung proses penanganan dugaan pelanggaran, meskipun struktur organisasi dan tata kerja gugus tugas belum dijelaskan secara terperinci.

Kedua pemerintah juga menyepakati pembentukan saluran komunikasi khusus atau hotline. Fasilitas ini ditujukan untuk membantu penyelesaian perbedaan pandangan dan mempercepat respons terhadap persoalan yang muncul dalam hubungan bilateral.

Arrmanatha menempatkan penanganan kabut asap sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Menurut dia, penegakan hukum diperlukan agar pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan tidak terhindar dari proses hukum hanya karena kegiatan tersebut berkaitan dengan wilayah negara yang berbeda.

"Tidak boleh ada batas negara yang melindungi pihak-pihak yang meraup keuntungan dari pembakaran hutan kita," tegasnya.

Persoalan Pasokan Gas Masuk Pembahasan Bilateral

Agenda kunjungan Balakrishnan juga berlangsung ketika Indonesia dan Singapura membahas pasokan gas alam. Pemerintah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura pada 24 Oktober untuk menyediakan lebih banyak pasokan bagi kebutuhan energi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia sebelumnya menjelaskan pada 26 Oktober bahwa pengurangan ekspor tersebut masih berada dalam batas ketentuan kontrak yang berlaku.

Bagi Singapura, persoalan ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban komersial dan kepastian ketersediaan energi. Perdana Menteri Lawrence Wong sebelumnya menyampaikan harapan agar semua pihak yang terikat kontrak pasokan gas tetap menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

Dalam konvensi Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party pada Minggu, Wong juga menyatakan bahwa pihak pengimpor gas di Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.

Menanggapi persoalan tersebut, Balakrishnan menyoroti pentingnya menghormati perjanjian komersial yang telah disepakati kedua negara. Kepastian pelaksanaan kontrak dinilai menjadi kepentingan bersama dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura.

"Semua pihak memahami alasan mengapa tanda tangan dan kewajiban kontraktual itu penting... hal ini berkaitan dengan kredibilitas serta daya saing ekonomi kedua belah pihak," kata Balakrishnan pada Rabu.

Balakrishnan menegaskan bahwa komitmen kontraktual perlu dibuktikan melalui pelaksanaan, bukan berhenti pada pernyataan. Karena itu, kewajiban yang telah disepakati tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai pasokan gas.

Ia menambahkan bahwa para menteri dari Indonesia dan Singapura memiliki pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga prinsip kepastian kontrak. Pembahasan antarpemerintah tersebut diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian yang cepat dan efektif.