PANDI Ungkap Infrastruktur Digital RI Masih Bergantung Asing

Pengelolaan domain internet Indonesia (.id) telah berjalan secara mandiri, tetapi ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing masih melampaui 90 persen. Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Isnawan Aslan, mengungkapkan kondisi tersebut dalam forum diskusi di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, Jumat (30/10), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Ketergantungan itu terutama terjadi pada layanan pendukung seperti hosting, cloud, dan resolver. Padahal, ketiga komponen tersebut berperan dalam mendukung akses pengguna internet terhadap berbagai layanan dan situs web.

Isnawan menjelaskan bahwa pengelolaan registri domain sudah sepenuhnya berada dalam kendali Indonesia. Namun, kemandirian tersebut belum mencakup lapisan infrastruktur yang berada di atasnya.

"Di lapisan bawah itu sudah registri, sudah bisa dikatakan bisa berdaulat. Karena semua proses, mulai A sampai Z, sudah bisa kita kendalikan sendiri. Begitu di atas, hosting, clouding, segala macam, masih tergantung 90% lebih ke luar," ujar Isnawan Aslan, Ketua PANDI.

Ia juga menyoroti penggunaan resolver eksternal yang dapat memengaruhi kecepatan akses internet ketika penyedia layanan mengalami gangguan. Menurut Isnawan, sebagian besar permintaan penerjemahan nama domain masih diarahkan ke layanan luar negeri.

"Ketika kemudian mereka mati, kita nggak apa-apa, tapi akan lambat. Karena kan 90% nanya ke mereka," ujar Isnawan.

Di sisi lain, PANDI telah menempatkan infrastruktur inti registri .id di tiga lokasi dalam negeri, yakni Cibitung, Batam, dan Bogor. Sistem tersebut menggunakan konfigurasi Master-Master agar layanan tetap berjalan apabila salah satu lokasi mengalami gangguan.

PANDI juga melakukan pengujian ketahanan dengan mematikan 10 node selama dua hari. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan sistem mampu mengalihkan layanan secara otomatis ke node lain yang berada di dalam negeri.

Dalam pemaparannya, Isnawan menyebut infrastruktur pengelolaan domain .id menangani sekitar 77 miliar kueri setiap bulan. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 2,2 miliar kueri per hari.

Penguatan kapasitas resolver domestik menjadi salah satu kebutuhan yang disoroti PANDI. Isnawan juga menilai kebijakan yang mendorong penggunaan resolver dalam negeri perlu diperhatikan, terutama untuk lingkungan pemerintahan.

"Jangan sampai cuma di bawah saja kita mandiri, tapi kemudian ketinggalan di stack atasnya," tegas Isnawan.