Cheng Soroti Ketergantungan Internet Indonesia pada Singapura

Ketergantungan lalu lintas internet internasional Indonesia pada Singapura kembali menjadi perhatian setelah mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, mengangkat isu tersebut pada 25 Oktober 2026. Seperti dilansir dari Medcom, sorotan ini muncul di tengah keputusan Indonesia mengurangi pasokan gas alam ke Singapura sekitar 31 BBTUD untuk memprioritaskan kebutuhan domestik. Melalui unggahan di media sosial X, Cheng membagikan infografik yang menyebut sekitar 90% lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura.

Unggahan itu memunculkan perhatian mengenai posisi strategis Singapura dalam jaringan komunikasi digital regional. Namun, Cheng menegaskan bahwa Singapura merupakan negara yang taat hukum dan tidak akan memutus konektivitas internet Indonesia. Unggahannya bukan pengumuman kebijakan resmi pemerintah Singapura untuk menghentikan akses internet Indonesia.

Angka ketergantungan sekitar 90% tersebut sebelumnya juga disampaikan Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pada Juni 2026. Denny menilai dominasi jalur konektivitas melalui Singapura menjadi tantangan ketika kebutuhan data meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital dan penggunaan kecerdasan buatan.

Ketergantungan pada satu koridor dapat meningkatkan risiko gangguan apabila infrastruktur utama mengalami masalah. Karena itu, pemerintah Indonesia menilai perluasan rute konektivitas internasional menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan digital nasional. Kabel serat optik bawah laut membawa sebagian besar komunikasi data internasional, termasuk akses situs web, surat elektronik, dan panggilan video. Singapura menjadi pusat konektivitas regional karena memiliki jaringan kabel bawah laut, pusat data, serta layanan komputasi awan internasional.

Meski demikian, infrastruktur internet Indonesia melibatkan banyak kabel, titik pendaratan, operator jaringan, dan penyedia layanan. Dampak gangguan bergantung pada jalur yang digunakan serta ketersediaan koneksi alternatif, sehingga ketergantungan tersebut tidak otomatis berarti seluruh akses internet Indonesia dapat dihentikan melalui satu tindakan. Pemerintah Indonesia mendorong diversifikasi jaringan melalui pengembangan kabel bawah laut, koneksi darat alternatif, dan penguatan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Upaya tersebut memerlukan investasi pada kabel tambahan, fasilitas pendaratan, koneksi antarpulau, serta dukungan operator dan penyedia infrastruktur.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid turut menanggapi perdebatan tersebut melalui unggahan Instagram pada 27 Oktober 2026. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar jalur kabel bawah laut yang mendarat di Singapura melewati perairan Indonesia. Posisi geografis Indonesia memberikan peran penting dalam jaringan kabel bawah laut regional.

Namun, kabel yang melewati perairan Indonesia tidak serta-merta membuat pemerintah Indonesia memiliki kendali penuh atas seluruh kabel, titik pendaratan, atau lalu lintas data yang menggunakan infrastruktur tersebut. Selain jaringan kabel, ketahanan digital juga dipengaruhi ketergantungan pada pusat data, layanan komputasi awan, dan penyedia teknologi. Karena itu, pemetaan titik kegagalan menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko gangguan terhadap layanan penting.

Isu konektivitas internet mencuat ketika pengurangan pasokan gas alam Indonesia ke Singapura mulai berlaku pada 24 Oktober 2026. Pemerintah memangkas pasokan melalui pipa sekitar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) untuk memprioritaskan kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan listrik dan kegiatan industri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pengurangan tersebut masih berada dalam batas minimum yang diatur dalam perjanjian jual beli gas kedua negara. Menurut Bahlil, volume pasokan dikurangi sekitar 8%, sedangkan ketentuan kontrak menetapkan batas minimum pada kisaran 91% hingga 92% dari volume yang disepakati. Di sisi lain, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya meminta semua pihak menghormati komitmen komersial yang telah disepakati.

Pemerintah Singapura juga menyatakan akan melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak pasokan gas. Belum ada bukti bahwa pengurangan pasokan gas dan pembahasan mengenai konektivitas internet merupakan bagian dari kebijakan saling membalas secara resmi. Kedua isu tersebut muncul dalam periode yang sama, tetapi masing-masing berkaitan dengan persoalan pasokan energi dan ketahanan infrastruktur digital.