BTN Catat KPR Rp 552 Triliun hingga September 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 552 triliun hingga September 2026, dengan pangsa pasar KPR subsidi mencapai 69%. Berdasarkan laporan Keuangan, capaian tersebut disertai perluasan pembiayaan perumahan, pengembangan layanan digital, dan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyatakan, transformasi bisnis perusahaan tetap berfokus pada pembiayaan hunian sekaligus memperluas layanan keuangan untuk keluarga Indonesia. Data perusahaan menunjukkan pangsa pasar BTN di sektor pembiayaan perumahan mencapai 39% pada Juni 2026.

Dalam siaran pers pada Senin (26/10/2026), Nixon menjelaskan arah transformasi tersebut.

"Transformasi ini kita jalankan dengan tetap mempertahankan mandat BTN dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional, sembari memperluas layanan ke berbagai produk dan kebutuhan finansial keluarga Indonesia," kata Nixon, Direktur Utama BTN.

Untuk memperluas kepemilikan rumah, BTN menyalurkan pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menjalin kerja sama dengan komunitas serta organisasi profesi. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja sektor informal.

Menurut data BTN, kerja sama program perumahan dengan kementerian dan lembaga menghasilkan penyaluran sebanyak 35.808 unit sepanjang Januari hingga September 2026. Penerima manfaatnya mencakup guru, tenaga kesehatan, awak media, buruh, pegawai BKKBN, anggota Polri, serta masyarakat di Provinsi Maluku.

Nixon menyebut perluasan akses tersebut sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam pembiayaan hunian.

"Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah secara inklusif, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap," ujar Nixon, Direktur Utama BTN.

Selain KPR, BTN memperkuat Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mendukung sisi pasokan dan permintaan. Dari sisi pasokan, perusahaan bekerja sama dengan lebih dari 8.000 mitra pengembang serta membiayai kontraktor, pemasok, distributor, dan toko bahan bangunan.

Pada sisi permintaan, pembiayaan diarahkan kepada calon debitur potensial, termasuk wiraswasta, merchant BTN, dan nasabah dengan riwayat kredit yang baik. Berdasarkan data per 20 Oktober 2026, realisasi plafon KPP mencapai Rp 6,16 triliun untuk 9.236 debitur.

Nilai tersebut terdiri atas Rp 4,02 triliun untuk pembiayaan sisi pasokan dan Rp 2,14 triliun untuk sisi permintaan. Angka ini mencerminkan penyaluran program yang mencakup pelaku usaha dalam rantai pasok perumahan serta calon peminjam.

Di bidang digital, platform BTN yang diluncurkan pada Februari 2025 mencatat sekitar 4,3 juta pengguna hingga Juni 2026, tumbuh 62,4% secara tahunan. Menurut data perusahaan, nilai transaksi platform itu mencapai Rp 67 triliun pada Juni 2026, naik 55,5% dibandingkan Rp 43 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Layanan digital tersebut mencakup pembayaran, pembiayaan, kebutuhan gaya hidup, perjalanan, tiket, voucher, dan produk terkait properti. BTN juga memodernisasi sistem perbankan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta optical character recognition (OCR).

Perusahaan menargetkan waktu penyelesaian proses kredit konsumer menjadi lima hari melalui digitalisasi dan penyederhanaan pengajuan. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) konsolidasian tercatat sebesar 3,0% pada Juni 2026.

Dalam pembiayaan perumahan berkelanjutan, BTN mengembangkan program Rumah Rendah Emisi bersama pengembang mitra. Data perusahaan menunjukkan sekitar 18.000 unit rumah rendah emisi telah dibangun hingga Juni 2026, dengan target peningkatan menjadi 200.000 unit pada 2030.