BPS Catat Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 8,07 Persen

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk pada Maret 2026. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, dilansir dari Medcom, menjadi salah satu indikator evaluasi kebijakan pemerintah menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

Dibandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 920 ribu orang. Pemerintah mengaitkan perkembangan indikator tersebut dengan upaya memperkuat perlindungan sosial, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah melalui berbagai program sosial dan ekonomi.

"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kurnia Ramadhana.

Data pemerintah juga memperlihatkan perubahan pada sejumlah indikator kesejahteraan dalam periode 2021 hingga 2025. Tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem menyusut dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.

Pada periode yang sama, rasio Gini turun dari 0,384 menjadi 0,375. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran masyarakat.

Untuk mendukung penyaluran bantuan, pemerintah mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu. Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketepatan penentuan penerima agar bantuan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja. Pada 2025, program ini ditargetkan menjangkau 17 juta pekerja dengan bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan.

Penerima yang memenuhi ketentuan memperoleh bantuan sekaligus sebesar Rp600.000. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan perlindungan ekonomi bagi pekerja.

Selain bantuan sosial, pemerintah memperluas kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional yang menyasar lulusan perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan peserta memasuki pasar tenaga kerja.

Jumlah peserta magang ditargetkan meningkat dari 100.000 orang pada 2025 menjadi 150.000 orang pada 2026. Evaluasi pelaksanaan program pada 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Pemerintah juga mulai menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai indikator pembangunan pada 2025. Indeks tersebut digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan mendukung peningkatan daya saing nasional, dengan target sebesar 0,56.