BPK Temukan 198 Pemda Berisiko Kesulitan Bayar Utang

Sebanyak 198 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia berpotensi mengalami kesulitan membayar utang jangka pendek karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak mencukupi kewajiban yang harus diselesaikan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menunjukkan risiko tekanan fiskal daerah yang dapat mengganggu pembayaran kepada pihak ketiga dan pelaksanaan pelayanan publik, dilansir dari Nasional.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2026, BPK mencatat jumlah pemda yang menghadapi potensi kesulitan tersebut mencapai 36,26% dari keseluruhan pemda yang diperiksa. Kondisi SiLPA yang lebih kecil daripada total kewajiban jangka pendek dinilai sebagai peringatan dini terhadap kemampuan keuangan daerah.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi SiLPA dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 64,14 triliun hingga 18 Oktober 2026, dari pagu Rp 84,99 triliun.

Pada tanggal yang sama, utang jatuh tempo APBD tercatat Rp 5,74 triliun. Pembayaran yang terealisasi baru Rp 3,4 triliun atau 59,36%, sehingga masih terdapat sekitar Rp 2,34 triliun kewajiban jatuh tempo yang belum dibayar.

Pendapatan daerah juga belum mencapai target. Menurut data DJPK, realisasinya baru Rp 780,199 triliun atau 65,5% dari target APBD sebesar Rp 1.191,18 triliun. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) terkumpul Rp 274,52 triliun atau 63,89% dari target Rp 429,64 triliun.

BPK menilai ketidakseimbangan antara ketersediaan dana dan kewajiban jangka pendek perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan. Dalam dokumen IHPS I-2026 yang dikutip pada Senin (19/10/2026), BPK menyampaikan peringatan mengenai risiko pembayaran kepada pihak ketiga.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan sebagai peringatan dini atas potensi kesulitan keuangan pemda dalam menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga," demikian keterangan BPK dalam dokumen IHPS I-2026.

BPK mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap persoalan tersebut, termasuk kelemahan pengelolaan anggaran dan manajemen kas yang belum memadai. Kondisi itu dapat meningkatkan risiko gagal bayar kepada pihak ketiga.

Temuan lainnya mencakup penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk tujuan tertentu guna membiayai belanja rutin. Praktik tersebut berisiko menghambat pelaksanaan program prioritas nasional. BPK juga menyoroti pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) yang belum memadai sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.

Selain itu, penetapan target pendapatan yang tidak realistis dapat mendorong belanja melampaui kemampuan fiskal daerah. BPK mengingatkan bahwa kondisi tersebut berisiko menghambat pembiayaan pembangunan dan keberlangsungan pelayanan publik.

"Hal tersebut meningkatkan risiko fiskal daerah dalam rangka mendanai program pembangunan dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik. Selain itu, dapat berpotensi menimbulkan gugatan hukum terhadap pemda karena terlambat membayar tagihan kepada pihak ketiga," tulis BPK dalam laporannya.

Keterlambatan pembayaran dapat menumpuk tagihan kepada kontraktor, pemasok barang dan jasa, serta pihak ketiga lainnya. Kewajiban yang tidak terselesaikan juga berpotensi mempersempit ruang fiskal pada tahun anggaran berikutnya karena sebagian anggaran harus digunakan untuk membayar utang dari periode sebelumnya.

Meski realisasi SiLPA secara agregat mencapai puluhan triliun rupiah, angka tersebut tidak otomatis menunjukkan seluruh pemda memiliki kas yang cukup. Menurut kondisi yang dijelaskan dalam laporan BPK, kemampuan setiap daerah perlu dinilai berdasarkan posisi kas, komposisi SiLPA, dan besarnya kewajiban masing-masing.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar memprioritaskan pembayaran utang belanja ketika menyusun APBD tahun berikutnya dan melakukan rasionalisasi anggaran. Pemda juga diminta memastikan ketersediaan dana sebelum menerbitkan surat penyediaan dana (SPD).

"Serta memperkuat manajemen kas dengan memastikan ketersediaan dana rill sebelum menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) agar permasalahan gagal bayar tidak terulang kembali," kata BPK.