BPK Temukan 198 Pemda Berisiko Kesulitan Membayar Utang

Risiko kesulitan pembayaran utang jangka pendek membayangi 198 pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menjadi perhatian karena realisasi pembayaran utang jatuh tempo Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 59,36%, dilansir dari Nasional. Data BPK menunjukkan 198 Pemda atau 36,26% berpotensi mengalami kendala pembayaran.

Indikasi ini muncul karena nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada daerah-daerah tersebut lebih rendah dibandingkan total kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, penilaian kesehatan fiskal daerah tidak cukup hanya dengan melihat besarnya utang, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah mengelola kas dan memenuhi kewajiban sesuai tenggat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 18 Oktober 2026, pemerintah daerah telah membayar utang jatuh tempo APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Jumlah itu setara dengan 59,36% dari keseluruhan kewajiban senilai Rp 5,74 triliun.

Dengan capaian tersebut, masih ada sekitar Rp 2,34 triliun kewajiban yang belum dilunasi. Selisih antara total utang jatuh tempo dan realisasi pembayaran ini memperlihatkan besarnya kewajiban yang masih harus ditangani pemerintah daerah. Bhima menegaskan bahwa kombinasi antara banyaknya Pemda yang terindikasi mengalami kesulitan pembayaran dan belum tuntasnya pelunasan utang perlu menjadi peringatan bagi pengelolaan anggaran daerah.

"Kalau ada 198 Pemda terindikasi mengalami kesulitan membayar utang jangka pendek, sementara pembayaran utang jatuh tempo APBD baru mencapai 59,36%, ini alarm kewaspadaan serius," ujar Bhima kepada Kontan, Senin (19/10/2026).

SiLPA perlu dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek

Besarnya SiLPA tidak serta-merta membuktikan bahwa kondisi keuangan suatu daerah berada dalam keadaan aman. Dana yang tersisa dalam penghitungan anggaran perlu dinilai bersama kewajiban jangka pendek yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pemda.

Karena itu, pemeriksaan lebih mendalam diperlukan untuk mengetahui nilai tagihan kontraktor serta vendor pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar pemerintah daerah. Informasi tersebut dapat membantu memperjelas apakah SiLPA benar-benar mencerminkan ketersediaan ruang fiskal atau bersamaan dengan menumpuknya kewajiban kepada pihak ketiga.

Persoalan pengelolaan kas juga semakin penting ketika Pemda menghadapi tekanan efisiensi belanja dari pemerintah pusat. Jika perencanaan arus kas tidak memadai, pemerintah daerah berpotensi mengalami kesulitan menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan pembayaran yang sudah jatuh tempo.

Keterlambatan pembayaran berpotensi menekan sektor usaha

Tekanan likuiditas pemerintah daerah dapat meluas melampaui urusan administrasi anggaran. Ketika pembayaran kepada pihak ketiga tertunda, dampaknya berpotensi merambat ke kegiatan usaha dan memengaruhi kemampuan pelaku usaha mempertahankan operasionalnya. Bhima menjelaskan bahwa kontraktor yang belum menerima pembayaran dari Pemda bisa menunda pelunasan kewajiban kepada vendor.

Rantai keterlambatan tersebut berpotensi mengganggu kegiatan usaha, termasuk melalui pengurangan jam kerja dan penundaan perekrutan tenaga kerja baru. "Risiko yang perlu diwaspadai munculnya efek berantai ke sektor riil di daerah. Kontraktor daerah terlambat menerima pembayaran, kemudian menunda pembayaran kepada vendor, bisa berdampak mengurangi jam kerja, atau menahan perekrutan tenaga kerja baru," jelas Bhima.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran turut berkaitan dengan kelancaran transaksi antarpelaku usaha. Keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi kontraktor dan pemasok yang mengandalkan penerimaan dari proyek atau pengadaan pemerintah untuk menjalankan kegiatan bisnisnya.

Bhima memperingatkan bahwa tekanan likuiditas yang tidak ditangani secara memadai dapat memperlambat perputaran uang di tingkat lokal. Kondisi ini juga berpotensi menekan aktivitas bisnis dan membebani pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027.