Pemda Hadapi Risiko Serapan Belanja Daerah Hanya 87 Persen

Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menyerap anggaran menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Berdasarkan pemberitaan Nasional, sekitar Rp 526 triliun masih harus direalisasikan dalam waktu sekitar dua bulan, sementara penyerapan belanja diperkirakan hanya mencapai 83%-87% dari total pagu. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, keterlambatan belanja daerah dapat menghambat aktivitas ekonomi lokal.

Dampaknya berpotensi lebih besar di luar Jawa karena perekonomian di wilayah tersebut relatif bergantung pada pengeluaran yang bersumber dari APBD. Pengadaan barang, jasa, dan pembangunan melalui belanja modal pemerintah daerah menjadi sumber permintaan bagi kontraktor setempat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja. Ketika pelaksanaan anggaran melambat, aktivitas usaha dan perputaran uang di daerah turut menghadapi tekanan.

Dalam keterangannya kepada Kontan pada Minggu (25/10/2026), Yusuf menjelaskan bahwa tertahannya pengeluaran pemerintah daerah dapat memperlambat kegiatan ekonomi. Karena itu, persoalan penyerapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan antara dana yang tersedia dan kecepatan realisasinya. Pada akhir Agustus 2026, simpanan pemerintah daerah di perbankan tercatat masih mencapai Rp 195,2 triliun, meskipun anggaran yang dapat digunakan menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Nilai transfer ke daerah (TKD) turun dari Rp 919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp 693 triliun pada 2026. Penurunan tersebut menambah tekanan terhadap kondisi keuangan daerah dan mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan kembali prioritas belanjanya.

Namun, besarnya simpanan di perbankan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh dana tersebut menganggur. Menurut Yusuf, kondisi itu juga berkaitan dengan ketidakpastian penyaluran transfer dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran sesuai rencana. Yusuf mengidentifikasi tiga faktor utama yang membuat penyerapan belanja daerah berjalan lambat, yakni penyesuaian anggaran akibat pengurangan transfer, upaya menjaga cadangan kas, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan program.

Tiga faktor yang menghambat penyerapan APBD

Penyesuaian akibat pengurangan transfer

Pengurangan TKD mengharuskan pemerintah daerah menyusun ulang alokasi anggaran dan menentukan kembali program yang menjadi prioritas. Proses perubahan tersebut membutuhkan waktu sehingga sejumlah kegiatan berpotensi tertunda.

Dalam rincian alokasi transfer, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan 69,5% menjadi Rp 58,5 triliun. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Rp 154,3 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sekitar Rp 46 triliun.

Penahanan kas untuk menjaga pembayaran wajib

Ketidakjelasan mengenai besaran dan jadwal penyaluran dana dari pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah mempertahankan cadangan kas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pembayaran rutin, terutama gaji pegawai.

Yusuf menjelaskan bahwa ketidakpastian transfer membuat pemerintah daerah membutuhkan dana penyangga agar kewajiban belanja tetap dapat dipenuhi. Dengan demikian, tingginya simpanan perbankan perlu dilihat bersama kondisi arus kas dan kebutuhan pembayaran pemerintah daerah.

Hambatan teknis dan kehati-hatian birokrasi

Masalah lainnya mencakup perubahan petunjuk pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa yang lambat, serta kebiasaan merealisasikan sebagian besar anggaran menjelang akhir tahun. Kapasitas perencanaan yang belum merata turut memengaruhi kecepatan pelaksanaan program.

Kekhawatiran aparatur terhadap risiko hukum juga membuat pengambilan keputusan pengadaan berlangsung lebih hati-hati. Selain itu, pelaksanaan sejumlah program oleh pemerintah pusat di daerah dapat membuat pemerintah daerah menunggu kepastian mengenai pembagian kewenangan sebelum menggunakan anggarannya.

Belanja modal diperkirakan paling terdampak

Berdasarkan perkembangan realisasi hingga akhir Oktober, Yusuf memperkirakan penyerapan belanja daerah sepanjang 2026 berada pada kisaran 83%-87% dari pagu anggaran. Belanja pegawai dan kebutuhan rutin diproyeksikan hampir terserap seluruhnya, sedangkan belanja modal berpotensi mencatat realisasi terendah. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal tercatat sebesar 84,6%.

Menghadapi tekanan anggaran pada 2026, komponen belanja tersebut diperkirakan hanya terealisasi sekitar 75%-80%. Rendahnya penyerapan belanja modal menjadi perhatian karena pengeluaran ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi produktif. Apabila pelaksanaannya tertunda, manfaat ekonomi dari proyek daerah juga berisiko tidak dirasakan secara optimal pada tahun anggaran berjalan.

Selain persoalan tingkat penyerapan, percepatan belanja pada penghujung tahun dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Pekerjaan yang dikejar dalam waktu terbatas berisiko berlangsung terburu-buru, sementara pengawasan dapat melemah dan manfaat kegiatan tidak langsung dirasakan masyarakat.

Perbaikan kebijakan untuk mempercepat realisasi

Yusuf menilai percepatan belanja tidak cukup dilakukan dengan meminta pemerintah daerah menghabiskan anggaran lebih cepat. Pemerintah pusat juga perlu memberikan kepastian mengenai jumlah dan jadwal transfer sejak awal tahun, menyederhanakan petunjuk teknis, serta mendorong pelaksanaan lelang sebelum tahun anggaran dimulai. Menurutnya, kepastian perencanaan dan penyaluran dana dapat membantu pemerintah daerah menjalankan program secara lebih terukur.

Proses pengadaan yang dipersiapkan lebih awal juga dapat mengurangi penumpukan kegiatan pada penghujung tahun anggaran. Pemberian insentif berdasarkan kinerja pemerintah daerah turut menjadi pilihan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran. Skema tersebut dapat mendorong daerah memperbaiki perencanaan dan realisasi belanja tanpa hanya berfokus pada besarnya pengeluaran.

Yusuf juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan kinerja anggaran sebaiknya tidak disertai pemotongan transfer secara mendadak. Kebijakan semacam itu berpotensi memperbesar ketidakpastian arus kas dan mendorong pemerintah daerah menyimpan lebih banyak dana di perbankan, sehingga penyerapan belanja tetap menghadapi hambatan.