Belanja Daerah Baru Terserap 58,35 Persen hingga Oktober 2026

Penyerapan anggaran pemerintah daerah yang belum mencapai 60 persen menjelang akhir tahun berpotensi menekan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Menurut data Kementerian Keuangan per 24 Oktober 2026, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp 737 triliun atau 58,35 persen dari total pagu Rp 1.263,12 triliun, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Angka tersebut tertinggal dibandingkan realisasi pada periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya. Data Kementerian Keuangan mencatat penyerapan belanja pemerintah daerah mencapai 61,64 persen pada 24 Oktober 2025 dan 65 persen pada periode yang sama tahun 2024.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai perlambatan belanja daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah dengan kontribusi ekonomi besar seperti Pulau Jawa.

"Perlambatan realisasi belanja daerah bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, terutama jika terjadi di Pulau Jawa," ujar Bhima kepada Kontan, Minggu (25/10/2026).

Menurut Bhima, pengeluaran pemerintah daerah berperan dalam menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus mendukung pendapatan usaha kecil dan menengah (UKM). Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu jalur yang menghubungkan belanja APBD dengan aktivitas usaha.

Sektor konstruksi juga berpotensi terdampak ketika pelaksanaan belanja pemerintah daerah melambat. Selain memengaruhi proyek pembangunan dan penyerapan tenaga kerja, kondisi tersebut dapat berimbas pada kualitas pelayanan publik.

Bhima mengidentifikasi kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola arus kas sebagai salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Sikap tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi transfer ke daerah (TKD) dan perlambatan penerimaan daerah.

Ia menilai tekanan terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah turut memengaruhi pendapatan daerah, khususnya di wilayah yang mengandalkan kegiatan industri.

"Penerimaan daerah juga melambat sejalan dengan tekanan terhadap konsumsi kelas menengah di berbagai daerah, terutama wilayah yang memiliki basis industri," ujar Bhima.

Faktor lainnya adalah penundaan sejumlah pengeluaran hingga tahun berikutnya atau pelaksanaan proyek menggunakan skema tahun jamak. Menurut Bhima, proses pengadaan yang terlambat dan kehati-hatian pejabat dalam mengambil keputusan juga menghambat realisasi anggaran.

"Keterlambatan proses tender, kehati-hatian pejabat pembuat komitmen (PPK) karena khawatir masalah hukum jadi pemicu," ujar Bhima.

Selain kendala pelaksanaan dan administrasi, Bhima menyoroti kualitas belanja pemerintah daerah sebagai bagian dari persoalan penyerapan anggaran. Ia memperkirakan realisasi belanja hingga akhir tahun berpotensi tidak mencapai 94 persen dari pagu yang tersedia.

"Tahun ini realisasi belanja daerah bisa di bawah 94% dari pagu," kata Bhima.