BPK Temukan Ketidaktepatan Pemberian Insentif Tax Holiday

Pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang telah berproduksi komersial menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan fasilitas tax holiday dan tax allowance. Temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 itu memicu evaluasi terhadap ketepatan sasaran insentif yang ditujukan untuk mendorong investasi. Dilansir dari Nasional, Minggu (18/10/2026), pemerintah memperpanjang fasilitas tax holiday hingga Desember 2026 dan sedang menyiapkan aturan baru.

Menurut Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun Anggaran 2025 Audited, jumlah wajib pajak yang mengajukan tax holiday meningkat dari 19 pada 2023 menjadi 62 pada 2024, sebelum turun menjadi 53 pada 2025. Penurunan pada 2025 mencapai 14,52% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengajuan tax allowance juga menyusut. Setelah meningkat dari 11 wajib pajak pada 2023 menjadi 30 pada 2024, jumlah pemohon turun menjadi 15 pada 2025, atau berkurang 50% secara tahunan.

Meski jumlah wajib pajak yang memanfaatkan tax holiday menurun, nilai fasilitas yang digunakan justru meningkat. DJP mencatat 42 wajib pajak memanfaatkan fasilitas senilai Rp 7,06 triliun pada Tahun Pajak 2023, sedangkan pada 2024 jumlahnya turun menjadi 36 wajib pajak dengan nilai pemanfaatan Rp 7,26 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu mengevaluasi insentif pajak secara menyeluruh. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan fasilitas fiskal menghasilkan tambahan investasi dan manfaat ekonomi yang terukur, bukan sekadar mengurangi beban pajak perusahaan.

Yusuf juga menekankan pentingnya verifikasi terhadap waktu dimulainya produksi komersial perusahaan penerima insentif. Menurut dia, pemeriksaan perlu didukung pertukaran data antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), DJP, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, alih-alih hanya mengandalkan keterangan pemohon.

Selain kepatuhan terhadap persyaratan, pemerintah dinilai perlu mengukur dampak insentif terhadap investasi tambahan, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok domestik.

"Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, terutama karena fasilitas ini diperpanjang hingga Desember 2026 dan pemerintah sedang menyiapkan aturan baru," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (18/10/2026).

Yusuf turut menyoroti penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT), yang menetapkan tarif efektif minimum 15% bagi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi daya tarik tax holiday ketika fasilitas itu menurunkan tarif efektif perusahaan di bawah ambang batas tersebut.

Dalam kondisi tertentu, selisih pajak dapat dipungut negara lain melalui mekanisme pajak tambahan atau top-up tax. Yusuf menilai situasi ini berisiko mengurangi penerimaan Indonesia tanpa memberikan manfaat bersih yang sebanding bagi investor jika desain insentif tidak disesuaikan.

"Penyesuaian tersebut penting karena tax holiday yang menurunkan tarif efektif perusahaan multinasional di bawah 15% dapat kehilangan manfaatnya. Selisih pajak berpotensi dipungut oleh negara lain melalui mekanisme pajak tambahan," kata Yusuf.

Sebagai alternatif, Yusuf menyebut insentif berbasis biaya investasi atau kredit pajak terukur dapat dipertimbangkan agar dukungan pemerintah lebih berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang benar-benar dilakukan di Indonesia.

Data investasi menunjukkan, sebanyak 221 investor penerima tax holiday merealisasikan investasi Rp 421,94 triliun sejak 2011 hingga November 2024. Namun, menurut Yusuf, angka tersebut belum membuktikan bahwa investasi itu terjadi karena insentif pajak. Pemerintah perlu mengukur investasi tambahan yang benar-benar muncul akibat fasilitas tersebut dan membedakannya dari investasi yang tetap berjalan tanpa insentif.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai evaluasi insentif diperlukan untuk menguji relevansi fasilitas, kesesuaiannya dengan kebijakan industri, serta penyebab rendahnya minat terhadap sejumlah skema.

"Saya kira lumrah jika insentif-insentif pajak dievaluasi. Apakah masih dibutuhkan, apakah masih relevan, apakah sejalan dengan kebijakan industri pemerintah, dan mengapa peminatnya masih minim?" ujar Fajry.

Fajry menilai pajak minimum global mengurangi relevansi tax holiday sebagai instrumen untuk menarik perusahaan multinasional apabila pengurangan pajak di Indonesia diimbangi kewajiban tambahan di negara lain. Ia juga mengingatkan bahwa insentif merupakan bagian dari belanja perpajakan yang harus memiliki tujuan jelas dan manfaat terukur.

"Jika selama ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak membutuhkan insentif, hal tersebut juga perlu dievaluasi," kata Fajry.

Meski demikian, Fajry berpandangan tax holiday masih diperlukan dalam kebijakan investasi Indonesia. Temuan BPK, menurut pandangannya, perlu ditindaklanjuti melalui penguatan kepatuhan dan pengawasan, bukan langsung dianggap sebagai alasan untuk menghapus seluruh skema tersebut.

Fajry juga menyoroti desain insentif berbasis wilayah, termasuk yang dikaitkan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Ia menilai pemberian fasilitas perlu lebih diarahkan kepada sektor prioritas yang ingin dikembangkan pemerintah, dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan manfaat ekonomi yang diharapkan.