MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Modal Indonesia

Tekanan terhadap pasar modal Indonesia meningkat setelah MSCI mempertimbangkan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Hingga November 2026, peluang mempertahankan status tersebut dinilai semakin kecil karena regulator masih harus membuktikan efektivitas reformasi transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.

Menurut analisis Mirae Asset Sekuritas yang dipublikasikan 5 November 2026, bobot Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets telah menyusut menjadi 0,4 persen. Kondisi ini mengurangi kepentingan investor global untuk menentang rencana perubahan klasifikasi tersebut.

Analis Mirae Asset Sekuritas Wilbert Arifin menilai semakin kecilnya bobot Indonesia membuat dukungan untuk mempertahankan status sebelumnya berpotensi melemah.

"Dengan bobot Indonesia dalam MSCI EM (Emerging Markets) yang telah turun menjadi 0,4 persen, hanya sedikit klien yang memiliki alasan kuat untuk menentang keputusan tersebut," ujar Wilbert Arifin.

Mirae Asset juga mencatat bahwa dari 12 konsultasi penurunan klasifikasi yang dilakukan MSCI selama 20 tahun terakhir, sebanyak 10 berakhir dengan reklasifikasi. Dua negara yang berhasil mempertahankan klasifikasinya sama-sama melakukan perbaikan terhadap instrumen kebijakan yang menjadi sumber persoalan.

Mirae Asset mensyaratkan adanya hasil pemeriksaan terhadap 31 saham dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC), termasuk kemungkinan penanganan pidana dan penegakan hukum yang menjangkau lebih banyak pihak.

"Kami baru akan meninjau kembali pandangan ini apabila pemeriksaan terhadap 31 saham dalam daftar HSC menghasilkan kasus pidana dan penegakan hukum menjangkau lebih dari sekadar emiten berkapitalisasi besar sebelum periode penyampaian masukan berakhir pada April 2027," ucap Wilbert Arifin.

Tekanan pasar juga tercermin dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menyampaikan bahwa investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp16,88 triliun hingga Oktober 2026. Pada periode yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 16,7 persen secara bulanan.

Hasan mengaitkan pergerakan tersebut dengan ketidakpastian global, perubahan persepsi risiko investor, serta pengumuman MSCI mengenai proposal konsultasi reklasifikasi Indonesia.

"Di tengah terjaganya sisi penawaran dan permintaan di berbagai segmen pasar modal, masih berlanjutnya ketidakpastian global dan juga dinamika persepsi risiko investor, serta terdapat pengumuman MSCI atas proposal konsultasi reklasifikasi status Indonesia turut memengaruhi dinamika pergerakan pasar modal dalam negeri pada periode laporan," kata Hasan Fawzi.

OJK bersama penyelenggara pasar modal atau SRO mempercepat reformasi melalui peningkatan saham beredar publik atau free float, keterbukaan kepemilikan saham dan pemilik manfaat akhir, serta penerapan mekanisme pengumuman konsentrasi kepemilikan saham.

"Khususnya yang terkait dengan upaya mendorong peningkatan free float saham, meningkatkan transparansi informasi kepemilikan saham dan juga beneficial ownership, lalu penerapan mekanisme dan pengumuman high shareholding concentration, penguatan tata kelola, serta peningkatan dan penegakan pengawasan dan juga penegakan hukum," ujar Hasan Fawzi.

Penguatan pengawasan juga diarahkan pada pemeriksaan indikasi pelanggaran yang dapat berlanjut ke proses pidana apabila memenuhi unsur hukum.

"Apabila dalam hal ini ditemukan indikasi pelanggaran, OJK tidak segan untuk menindaklanjuti melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pada akhirnya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk menempuh jalur pidana apabila memenuhi unsur-unsurnya," kata Hasan Fawzi.

Sebelumnya, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif terkait sejumlah perkara, termasuk manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian laporan keuangan BOGA periode 2017-2020, serta pelanggaran oleh mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Lianiwati.

Di tengah tekanan tersebut, kepemilikan reksa dana asing pada sejumlah saham perbankan besar juga berkurang sepanjang Oktober 2026. Saham yang mengalami perubahan kepemilikan meliputi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), sebagaimana dilaporkan Kontan.

Pemerintah menyatakan reformasi pasar modal tetap menjadi prioritas. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa Presiden telah meminta pembenahan mendasar untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal nasional.

"Presiden di dalam rapat kabinet, paripurna ya, itu menegaskan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental atas pasar modal kita," ujar Dradjad Hari Wibowo dalam diskusi Business Talk Kompas TV di Jakarta, 3 November 2026.

Menurut Dradjad, pemerintah mendorong keterbukaan struktur kepemilikan saham, termasuk pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen. Pembenahan tersebut juga diarahkan untuk mencegah manipulasi harga saham dan meningkatkan perlindungan investor.

Ia turut meminta investor ritel mempertimbangkan fundamental perusahaan dan prospek jangka panjang sebelum mengambil keputusan. Dradjad juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap pasar Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk pandangan penyedia indeks global lainnya.

"Kita juga punya index provider yang lain, index provider yang lain tidak menurunkan status Indonesia. Kalau berpikir rasional begitu, tidak panik, ya tentu tidak akan terlalu goyang," pungkas Dradjad Hari Wibowo.

Periode konsultasi MSCI mengenai kemungkinan reklasifikasi pasar modal Indonesia dijadwalkan berlangsung hingga April 2027. Pemerintah dan regulator masih memiliki waktu untuk menunjukkan perkembangan reformasi sebelum periode tersebut berakhir.