LAB 45 Soroti Sentralisasi Anggaran Pemerintahan Prabowo Gibran

Pemusatan kewenangan dan anggaran menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menilai pergeseran prioritas belanja pemerintah berisiko melemahkan layanan publik dan kemampuan pemerintah daerah, dilansir dari Nasional.

Dalam evaluasinya, LAB 45 menyoroti berkurangnya alokasi dana untuk daerah, perlindungan perempuan, dan komunikasi pemerintah. Pada saat yang sama, lembaga tersebut mencermati besarnya anggaran sejumlah program pemerintah serta peningkatan belanja pertahanan.

Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa besarnya kehadiran negara melalui program prioritas belum tentu diikuti dukungan memadai bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Negara tidak sedang absen. Ia hadir besar-besaran di panggung program, tetapi menipis di ruang-ruang tempat warga sebenarnya hidup, dana daerah yang dijamin rumus undang-undang, layanan bagi korban kekerasan, dan kesediaan mendengar ketika bencana datang. Dalam desain yang memusat, yang paling mudah dipangkas selalu yang paling tidak terlihat," ujar Jaleswari dalam media briefing LAB 45, Kamis (22/10/2026).

Salah satu temuan utama LAB 45 berkaitan dengan Transfer ke Daerah (TKD). Proporsi alokasi tersebut turun dari 24,7% pada 2025 menjadi 18% dalam APBN 2026. Menurut lembaga itu, penurunan tahunan tersebut merupakan yang terbesar dalam dua dekade terakhir.

Dampak penyesuaian anggaran juga terlihat pada pendanaan pembangunan daerah. Sebanyak 153 pemerintah daerah tercatat tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sementara pemerintah mengalokasikan Rp 599,4 triliun untuk pembayaran bunga utang.

LAB 45 memandang kepastian pendanaan daerah sebagai salah satu persoalan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik. Ketika alokasi untuk daerah berkurang, kemampuan pemerintah setempat dalam menjalankan fungsi pelayanan menjadi bagian dari evaluasi kebijakan anggaran.

Belanja pertahanan dan pelaksanaan program kesejahteraan

Dalam sektor pertahanan, realisasi belanja pada 2025 mencapai Rp 348,58 triliun. Peningkatan belanja tersebut berlangsung bersamaan dengan peresmian 366 satuan baru TNI.

Meski demikian, LAB 45 mencatat bahwa rencana pengadaan pesawat peringatan dini dan pengganti 36 jet tempur F-15 belum memiliki kontrak. Temuan ini menjadi bagian dari penilaian lembaga terhadap arah belanja pemerintah dan pelaksanaan rencana pertahanan.

Selain anggaran, LAB 45 mempertanyakan pola pelaksanaan program kesejahteraan yang dinilai semakin terpusat melalui rantai komando. Keterlibatan aparat dalam pembangunan gerai koperasi dan pengelolaan dapur gizi dinilai berisiko mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik.

Jaleswari juga mengingatkan adanya potensi dampak terhadap kemampuan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut.

"Ia juga mengikis dua hal sekaligus, kemampuan inti aparat dan kapasitas lembaga sipil yang semestinya tumbuh untuk mengerjakan tugas itu," ungkapnya.

Anggaran perlindungan perempuan dan komunikasi pemerintah

Perbedaan arah alokasi turut terlihat pada anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). LAB 45 menilai perubahan anggaran kedua lembaga tersebut perlu diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Pagu indikatif KemenPPPA untuk 2027 disebut turun menjadi Rp 187 miliar, dibandingkan realisasi anggaran 2025 sebesar Rp 282 miliar. Penurunan ini terjadi ketika Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender pada 2025.

Sebaliknya, anggaran Bakom pada 2027 disebut meningkat 77 kali lipat menjadi Rp 1,954 triliun. Berdasarkan data yang dipaparkan LAB 45, jumlah kasus kekeliruan komunikasi di tingkat kepresidenan juga bertambah dari 32 menjadi 48 kasus.

Jaleswari menilai penambahan dana komunikasi tidak dengan sendirinya memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, cara pejabat menyampaikan keadaan kepada masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan tersebut.

"Kepercayaan dirawat dari sesuatu yang lebih murah sekaligus lebih sulit, kesediaan pejabat mengakui keadaan sebelum menjelaskannya," tuturnya.

Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan

Di tengah evaluasi belanja pemerintah, sejumlah indikator ekonomi makro masih menunjukkan pertumbuhan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada kuartal II-2026, sedangkan inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28%.

Namun, LAB 45 menilai capaian makroekonomi perlu berjalan beriringan dengan pemerataan hasil pembangunan. Penguatan layanan publik hingga tingkat daerah juga menjadi perhatian agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Empat usulan evaluasi untuk 12 bulan ke depan

Untuk memperbaiki arah kebijakan selama tiga tahun tersisa masa pemerintahan, LAB 45 mengajukan empat parameter evaluasi yang perlu diperhatikan dalam 12 bulan ke depan. Usulan tersebut mencakup kepastian anggaran daerah, pembentukan satuan militer, tata kelola komunikasi pemerintah, dan perlindungan perempuan.

1. Memastikan setiap daerah memperoleh kepastian alokasi DAK Fisik melalui Peraturan Presiden tentang APBN 2027.

2. Menunda pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) baru.

3. Menghubungkan anggaran Bakom dengan penerapan protokol komunikasi krisis.

4. Menetapkan batas bawah anggaran perlindungan perempuan untuk menjaga keberlangsungan layanan bagi kelompok rentan.

Keempat usulan tersebut menjadi kerangka evaluasi yang diajukan LAB 45 untuk menilai keseimbangan antara prioritas pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Jaleswari menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup dinilai dari pertumbuhan di tingkat pusat, tetapi juga dari jangkauan manfaatnya bagi masyarakat di berbagai wilayah.

"Indonesia Emas 2045 tidak diukur dari seberapa besar negara tumbuh di pusat, tetapi dari seberapa jauh ia sampai kepada warga yang paling jauh dari pusat," tutup Jaleswari.