Belanja Negara Kuartal IV 2026 Terancam Tekan Defisit APBN

Pemerintah berencana meningkatkan realisasi belanja negara pada kuartal IV-2026 untuk menopang aktivitas ekonomi Indonesia. Namun, keterbatasan ruang fiskal dan risiko pelebaran defisit menjadi tantangan dalam mencapai target pengeluaran tersebut. Dilansir dari Nasional, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut belanja pada kuartal terakhir tahun ini akan melampaui realisasi periode yang sama tahun lalu.

Menurut Suahasil, belanja negara pada kuartal IV-2025 mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Sementara itu, rencana belanja pada kuartal IV-2026 mencapai Rp 1.300 triliun, sehingga membutuhkan perhitungan cermat terhadap kemampuan keuangan negara.

Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan mendukung konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

"Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan belanja pemerintah dalam perekonomian kita," kata Suahasil pada Senin (19/10/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% secara tahunan pada kuartal I-2026. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi setidaknya dalam tiga tahun terakhir, sebelum mencapai 15,97% secara tahunan pada kuartal II-2026.

Meski demikian, konsumsi pemerintah masih menyumbang kurang dari 10% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Kondisi ini membuat peningkatan belanja tidak otomatis menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai efektivitas pengeluaran pemerintah bergantung pada sektor yang menerima alokasi anggaran. Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan program dengan dampak ekonomi lebih besar.

"Agar berdampak ke ekonomi, perlu ada penajaman ke sektor-sektor yang berdampak besar," ujar David pada Selasa (20/10/2026).

David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2026 bertahan di kisaran 5%. Dengan proyeksi tersebut, peningkatan belanja pemerintah belum tentu cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6%.

Dari sisi fiskal, pagu belanja negara 2026 tercatat sebesar Rp 3.842 triliun. Sekitar 70% anggaran tersebut telah terserap, sehingga tersisa sekitar Rp 1.180 triliun, atau Rp 120 triliun di bawah target belanja Rp 1.300 triliun pada kuartal terakhir.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengingatkan pemerintah agar menyesuaikan target pengeluaran dengan kapasitas fiskal. Peningkatan belanja tanpa dukungan penerimaan yang memadai berpotensi memperlebar defisit anggaran.

"Kalau dipaksakan sampai Rp 1.300 triliun, tentu suka tidak suka defisit akan naik," kata Juniman.

Juniman menilai defisit APBN yang melampaui 3% terhadap PDB berisiko mengganggu kredibilitas fiskal Indonesia. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga disiplin anggaran.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti kualitas pelaksanaan anggaran apabila pemerintah mempercepat pengeluaran menjelang akhir tahun. Menurut dia, program yang dikejar dalam waktu singkat berisiko tidak terlaksana secara optimal.

Yusuf juga mengingatkan adanya tekanan terhadap pasar saham, pasar surat utang, dan nilai tukar rupiah. Jika defisit mendekati 3% terhadap PDB tanpa penjelasan terbuka mengenai sumber pendanaan tambahan, investor berpotensi menilai kondisi tersebut sebagai pelemahan disiplin fiskal.

Persepsi tersebut dapat meningkatkan premi risiko dan menambah tekanan terhadap rupiah. Pemerintah juga menghadapi kemungkinan kenaikan biaya utang apabila perlu menerbitkan surat berharga negara (SBN) tambahan ketika imbal hasil surat utang meningkat.