BKPM Catat Investasi Kuartal III 2026 Rp 528,7 Triliun

Realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 528,7 triliun pada kuartal III-2026, meningkat 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat capaian tersebut sekaligus menyerap 745.634 tenaga kerja, dilansir dari Nasional.

Nilai investasi pada kuartal III-2026 melampaui realisasi kuartal II-2026 sebesar Rp 511,8 triliun dan kuartal I-2026 senilai Rp 498,79 triliun. Secara kumulatif, investasi selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun atau 75,4% dari target tahunan Rp 2.041,3 triliun, dengan pertumbuhan 7,3% secara tahunan.

Berdasarkan asal modal, penanaman modal asing (PMA) menyumbang Rp 270,2 triliun atau 51,1% dari total investasi kuartal III-2026. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 258,5 triliun atau 48,9%.

Dari sisi geografis, investasi di luar Pulau Jawa tercatat Rp 271,6 triliun atau 51,4% dari keseluruhan realisasi. Adapun investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 257,1 triliun atau 48,6%. Penyerapan tenaga kerja pada periode tersebut meningkat 5,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pemerintah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kepastian bagi investor domestik maupun asing. Upaya tersebut ditujukan untuk memperjelas proses penerbitan izin beserta jangka waktu penyelesaiannya.

Melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, BKPM dapat menerbitkan izin apabila kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan keputusan hingga batas waktu pelayanan berakhir. Mekanisme yang dikenal sebagai fiktif positif itu telah digunakan untuk menerbitkan sekitar 328 perizinan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Senin (19/10/2026), Rosan menjelaskan penerapan mekanisme tersebut melalui contoh batas waktu pelayanan selama 10 hari.

"Jadi, apabila kementerian lain memiliki perjanjian tingkat layanan (SLA) 10 hari, tetapi dalam 10 hari mereka tidak mengeluarkan izin, otomatis kementerian kami bisa mengeluarkannya. Itu yang namanya fiktif positif dan sudah kami terapkan," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan menyebut mekanisme tersebut mendapat apresiasi dari kementerian, lembaga, serta investor dalam dan luar negeri karena dinilai memberikan kepastian dalam proses perizinan. Kebijakan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi penanam modal.

Selain integrasi perizinan, BKPM telah menandatangani surat keputusan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai perizinan tenaga kerja asing, termasuk izin tinggal terbatas (KITAS). Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dapat berlangsung hingga berbulan-bulan.

Rosan menekankan bahwa kepastian proses dan waktu menjadi perhatian investor ketika memutuskan penanaman modal di Indonesia.

"Investor tentunya mengharapkan kepastian. Mereka tidak suka dengan kejutan yang tidak terduga. Itu yang coba kami lakukan, yakni mengurangi ketidakpastian, baik dari segi perizinan, waktu, maupun investasi," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.