Investasi Indonesia Tembus Rp3.923,2 Triliun hingga Kuartal III-2026

Realisasi investasi Indonesia mencapai Rp3.923,2 triliun selama periode kuartal IV-2024 hingga kuartal III-2026. Menurut laporan Medcom, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan capaian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026. Investasi itu menyerap 5.485.944 tenaga kerja di tengah upaya pemerintah memperkuat industrialisasi nasional.

Dalam laporan perkembangan investasi tersebut, Rosan menyebut total penanaman modal berasal dari investor domestik dan asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa investasi domestik memberikan kontribusi sedikit lebih besar dibandingkan investasi asing. Meski demikian, modal dari luar negeri tetap menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan industri di Indonesia.

Berdasarkan wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total realisasi. Sementara itu, Pulau Jawa mencatatkan investasi sebesar Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

Komposisi tersebut menempatkan wilayah di luar Jawa sebagai penyumbang investasi terbesar selama periode pelaporan. Angka itu menjadi bagian dari gambaran distribusi penanaman modal di berbagai kawasan Indonesia.

Pemerintah juga mengarahkan kebijakan investasi pada pengembangan industri hilir. Rosan menekankan pentingnya investasi yang tidak hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga memperluas pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah.

Hilirisasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperkuat industrialisasi nasional. Melalui pengembangan industri pengolahan, investasi diharapkan mendukung kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Selain pengembangan sektor industri, pemerintah berupaya memperbaiki iklim usaha melalui integrasi sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan lembaga. Langkah tersebut ditujukan untuk menyederhanakan administrasi dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Perbaikan sistem perizinan juga diarahkan untuk mengurangi hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat pelaksanaan investasi. Kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan efisiensi waktu menjadi aspek yang diperhatikan dalam menciptakan iklim penanaman modal bagi investor domestik maupun asing.

Rosan menempatkan kepastian sebagai salah satu kebutuhan utama investor. Pemerintah berupaya mengurangi ketidakpastian terkait proses perizinan, lamanya administrasi, serta kondisi iklim investasi.

Realisasi investasi yang mencapai Rp3.923,2 triliun tersebut disertai penyerapan 5.485.944 tenaga kerja selama periode kuartal IV-2024 hingga kuartal III-2026. Pemerintah mengarahkan kebijakan penanaman modal untuk memperkuat kapasitas industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kegiatan ekonomi.