Bivitri Susanti Sebut Putusan MK Soal Gibran Lempar Bola Panas

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mengarahkan implikasi hukum dan politik ke sejumlah lembaga, dikutip dari Nasional.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menggambarkan konsekuensi pertimbangan MK tersebut sebagai analogi bola panas, bola setengah panas, hingga bola dingin.

Dalam perkara yang mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan jenjang SMA atau sederajat bagi Gibran pada Pilpres 2024, majelis hakim MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena alasan kedudukan hukum (legal standing).

Meski menghentikan pemeriksaan akibat kecacatan legal standing pemohon, MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan tingkat SMA.

Melalui unggahan di akun Threads pribadinya pada Rabu (7/10/2026), Bivitri Susanti menilai hakim MK sebenarnya tetap menyentuh substansi persoalan ijazah tersebut sebelum terganjal aspek teknis kedudukan hukum pemohon.

"MK berkesimpulan, ijazah SMA Gibran memang tidak ada. Tapi MK tidak lanjut menimbang hal-hal yang diminta pemohon karena pemohon dianggap tidak punya dasar untuk memohonkan perkara ini (legal standing). Istilah hukumnya: tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)," kata Bivitri Susanti.

Penilaian tersebut membuat Bivitri beranggapan pihak pemohon tidak sepenuhnya kalah dalam aspek pembuktian materiil, melainkan terhalang batas maksimal yang dapat diputuskan MK secara peta politik.

"Kalah? Tidak juga. Menurut saya nampaknya memang ini yang terjauh secara politik yang bisa diputuskan MK. Tetap menilai substansi tapi diganjal sendiri di legal standing," ujar Bivitri Susanti.

Dampak putusan tersebut kemudian dipetakan Bivitri ke dalam tiga kategori penerima implikasi, mulai dari lembaga legislatif, aparat penegak hukum, hingga internal partai politik.

"MK melempar bola panas ke (1) partai-partai di DPR untuk memulai impeachment. (2) Penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. (3) DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat," kata Bivitri Susanti.

Kategori berikutnya menyoroti peluang pencalonan pada pemilu mendatang serta opsi sikap personal dari pihak yang bersangkutan.

"Dan melempar bola setengah panas ke partai-partai agar tidak mencalonkan Gibran pada 2029. Dan melempar bola dingin ke Gibran untuk mundur karena malu," ujar Bivitri Susanti.

MK juga menegaskan dalam amar keputusannya bahwa persoalan ini tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), mengingat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik dan mengucap sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.

Mahkamah berpandangan bahwa keabsahan pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden setelah pelantikan secara substantif berada di bawah kewenangan lembaga lain yang diatur dalam UUD 1945.