BI Tahan Suku Bunga 5,75 Persen di Tengah Risiko Rupiah

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75% pada Oktober 2026 untuk menjaga aktivitas ekonomi di tengah tekanan terhadap rupiah. Dilansir dari Investasi, BI juga memperkuat insentif lindung nilai guna menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah dan meredam volatilitas nilai tukar, meski ekonom memperingatkan potensi penumpukan kewajiban kontinjensi akibat penggunaan instrumen derivatif.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus praktisi kebijakan publik, Wijayanto Samirin, menilai keputusan tersebut dapat menahan kenaikan bunga kredit dalam jangka pendek. Namun, menurutnya, tekanan terhadap sektor riil masih dapat muncul seiring berjalannya waktu.

Wijayanto menjelaskan bahwa BI meredam tekanan rupiah melalui intervensi pasar spot dan non-deliverable forward (NDF), diskon biaya transaksi swap, serta penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan imbal hasil tinggi.

“Dalam jangka pendek, bunga kredit tidak naik, tetapi crowding out terjadi sehingga akhirnya akan naik juga, tetapi perlu waktu,” ujar Wijayanto kepada Kontan pada Rabu (21/10/2026).

Menurut Wijayanto, strategi tersebut membantu menjaga stabilitas dalam jangka pendek, tetapi berpotensi meningkatkan risiko dalam jangka menengah dan panjang. Penggunaan instrumen derivatif dapat menciptakan kewajiban kontinjensi yang perlu diperhitungkan dalam menilai ketahanan eksternal Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa BI akan mengoptimalkan intervensi valuta asing melalui transaksi NDF di pasar luar negeri serta transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik. BI juga meningkatkan insentif DNDF lindung nilai untuk mendukung pendanaan luar negeri, termasuk investasi portofolio, pinjaman luar negeri oleh perbankan, dan investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI).

Untuk transaksi DNDF, pengurangan premi pada tenor enam bulan meningkat dari 25% menjadi 40%, sedangkan tenor 12 bulan naik dari 30% menjadi 45%. BI juga melanjutkan insentif Swap Beli Lindung Nilai Konvensional dengan pengurangan premi sebesar 15% untuk tenor tiga bulan, 20% untuk enam bulan, dan 25% untuk 12 bulan, serta insentif transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra.

Destry mengungkapkan bahwa insentif lindung nilai yang diterapkan sejak Juni 2026 telah menarik modal asing sebesar US$ 9,9 miliar hingga 20 Oktober 2026. Sementara itu, Wijayanto memperkirakan komitmen transaksi swap BI mencapai sekitar US$ 30 miliar dan komitmen NDF sekitar US$ 9 miliar.

Wijayanto menyebut penggunaan instrumen tersebut membuat cadangan devisa tidak langsung berkurang sebesar nilai intervensi yang dilakukan melalui pasar spot. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi itu tidak menghilangkan risiko eksternal yang harus ditanggung Indonesia.

Menurut Wijayanto, dengan mengacu pada penilaian Fitch, cadangan devisa Indonesia dapat membiayai 5,3 bulan impor. Jika kewajiban kontinjensi turut diperhitungkan, kemampuan tersebut diperkirakan turun menjadi 4,5 bulan impor, di bawah ambang lima bulan impor yang dikaitkannya dengan penilaian Fitch untuk negara berperingkat BBB.

Ia menilai ketergantungan berlebihan pada derivatif dapat membuat posisi eksternal Indonesia terlihat lebih kuat apabila penilaian hanya bertumpu pada cadangan devisa. Wijayanto meminta BI mengurangi ketergantungan pada NDF dan swap agar risiko dari komitmen transaksi tidak terus menumpuk.

“Jika tidak, selain kita sedang menumpuk dan menyembunyikan risiko, BI-Rate juga akan semakin tidak kredibel sebagai acuan suku bunga,” tegas Wijayanto.

Selain kebijakan moneter, prospek rupiah juga menghadapi risiko dari konsultasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai klasifikasi pasar saham Indonesia. Usulan perubahan status dari emerging market menjadi standalone market dinilai dapat memengaruhi keputusan investasi dana asing, terutama dana pasif yang mengikuti indeks.

Wijayanto memperkirakan perubahan menjadi standalone market berpotensi memicu arus keluar modal lebih besar dibandingkan penurunan status menjadi frontier market. Menurutnya, sebagian besar dana pasif yang mengikuti indeks pasar berkembang berpotensi keluar, sementara aliran dana pengganti dari investor khusus pasar standalone diperkirakan terbatas.

“Downgrade di atas, jika terjadi, akan menimbulkan capital outflow yang berdampak pada pelemahan rupiah,” tandas Wijayanto.

Di tengah risiko tersebut, Wijayanto menilai nilai tukar Rp 18.000 per dolar AS berpotensi menjadi level normal baru bagi rupiah.