Bareskrim Bongkar Dugaan Penyadapan Ilegal Melalui Sistem LIMS

Penyalahgunaan infrastruktur penyadapan telekomunikasi menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan pemantauan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Kasus ini melibatkan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa memenuhi prosedur hukum, dilansir dari Medcom. Tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka diduga memanfaatkan kewenangan mengakses sistem tersebut untuk melakukan penyadapan di luar mekanisme resmi yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan, aktivitas yang dipersoalkan diduga terjadi sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke server LIMS tanpa pemeriksaan kelengkapan administrasi maupun verifikasi.

Dokumen pendukung yang semestinya menjadi landasan tindakan tersebut, termasuk surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi (LP), juga diduga tidak tersedia. Penyadapan itu disebut tidak berhubungan dengan kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan perkara pidana.

Asep Safrudin menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga diproses melalui sistem tanpa persyaratan yang semestinya dipenuhi. "Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku," kata Asep Safrudin.

Mengenal fungsi Lawful Interception Management System

LIMS merupakan sistem manajemen yang dirancang untuk mengatur pelaksanaan penyadapan berdasarkan kewenangan hukum. Mengacu pada standar teknis European Telecommunications Standards Institute (ETSI), lawful interception adalah mekanisme memperoleh informasi komunikasi melalui jaringan telekomunikasi secara sah.

Teknologi ini berperan sebagai pusat pengelolaan aktivitas pemantauan komunikasi. Fungsinya mencakup penetapan sasaran, pengaturan jangka waktu pemantauan, hingga pengelolaan informasi yang nantinya disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Dengan demikian, LIMS tidak sama dengan perangkat lunak berbahaya yang harus dipasang secara langsung pada telepon pintar seseorang. Sistem ini merupakan bagian dari infrastruktur jaringan operator telekomunikasi yang mendukung pelaksanaan penyadapan sesuai ketentuan hukum.

Bagaimana mekanisme penyadapan melalui LIMS?

Pelaksanaan lawful interception melibatkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang. Pengambilan informasi dilakukan melalui infrastruktur jaringan, sehingga pemasangan aplikasi khusus pada perangkat milik sasaran bukan merupakan keharusan. Secara umum, proses tersebut terdiri atas tiga tahapan yang saling berkaitan. Pertama, informasi komunikasi diperoleh melalui jaringan telekomunikasi dan disusun mengikuti standar teknis yang berlaku.

Kedua, informasi yang sudah diproses diteruskan kepada aparat penegak hukum melalui saluran komunikasi yang telah ditentukan. Pengiriman tersebut umumnya memanfaatkan jaringan Internet Protocol (IP) dengan perlindungan enkripsi melalui Virtual Private Network (VPN). Tahapan berikutnya berkaitan dengan penyediaan informasi komunikasi yang diperlukan oleh pihak berwenang.

Seluruh proses tersebut tetap harus mengikuti dasar hukum dan prosedur yang berlaku. Informasi hasil penyadapan secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Kategori pertama adalah data terkait komunikasi, sedangkan kategori kedua mencakup isi komunikasi.

Data terkait komunikasi meliputi nomor telepon pihak yang menghubungi dan menerima panggilan, waktu komunikasi, serta durasi percakapan. Sementara itu, isi komunikasi dapat berupa rekaman pembicaraan telepon maupun teks pesan yang diperoleh melalui mekanisme yang didukung jaringan.

Regulasi penyadapan dan batas kewenangan di Indonesia

Penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, sasaran yang jelas, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan teknis yang menjadi rujukan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Di lingkungan kepolisian, tata cara pelaksanaan penyadapan juga diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua regulasi tersebut berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan penyadapan sesuai kewenangan dan kepentingan penegakan hukum. Penggunaan fasilitas pemantauan tidak semestinya dialihkan untuk kepentingan pribadi ataupun tujuan di luar tugas institusi.

Dalam perkara yang diungkap Bareskrim, dugaan pelanggaran berkaitan dengan masuknya sejumlah nomor telepon ke server LIMS tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Ketiadaan dokumen permohonan penyidik dan laporan polisi turut menjadi bagian dari persoalan yang diungkap penyidik.

Risiko penyalahgunaan akses oleh orang dalam

Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengamanan internal dalam pengoperasian infrastruktur telekomunikasi. Perlindungan sistem tidak cukup hanya mengandalkan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga memerlukan pengaturan hak akses serta pengawasan terhadap penggunanya. LIMS bekerja berdasarkan konfigurasi dan kewenangan yang diberikan kepada setiap pengguna. Karena itu, setiap permintaan penyadapan membutuhkan mekanisme pemeriksaan untuk memastikan persyaratan administratif dan dasar hukumnya telah terpenuhi.

Pembagian kewenangan juga diperlukan agar personel hanya dapat menggunakan fungsi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pencatatan aktivitas dan pemeriksaan berkala dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan sistem. Ancaman terhadap keamanan infrastruktur tidak selalu datang dari pihak luar yang berusaha memperoleh akses tanpa izin. Pengguna internal yang memiliki hak akses resmi juga berpotensi menyalahgunakan kewenangannya apabila pengendalian dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dugaan penghapusan berkas penyadapan dari LIMS

Selain dugaan pemantauan tanpa prosedur, Bareskrim juga mengungkap dugaan penghilangan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar bulan Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghapus jejak aktivitas yang sebelumnya tersimpan dalam sistem.

Dalam pengelolaan teknologi informasi, audit trail atau catatan riwayat aktivitas memiliki fungsi penting untuk menjaga keterlacakan setiap tindakan pengguna. Melalui rekaman tersebut, pengelola dapat mengetahui siapa yang mengakses sistem, kapan aktivitas dilakukan, serta perubahan apa yang terjadi. Catatan digital juga membantu proses pemeriksaan apabila ditemukan penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Informasi mengenai aktivitas pengguna menjadi bagian penting dalam menelusuri kemungkinan penyimpangan kewenangan. Apabila rekaman aktivitas dihapus atau diubah, proses penelusuran terhadap penggunaan sistem dapat menghadapi hambatan. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme audit menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengoperasian infrastruktur penyadapan.

Dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menunjukkan pentingnya pengendalian penggunaan LIMS. Verifikasi dokumen, pembatasan hak akses, serta pengawasan dan pencatatan aktivitas diperlukan agar teknologi tersebut tetap digunakan berdasarkan kewenangan hukum yang sah.