Pakar Siber Ungkap Modus Spionase Modern yang Ancam Indonesia

Penyusupan melalui perangkat dan rantai pasok teknologi pemerintah menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan informasi Indonesia. Pakar keamanan siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, mengungkap perkembangan metode spionase digital yang semakin terorganisasi dan sulit diketahui. Informasi tersebut dilansir dari Detik iNET.

Menurut Ardi, operasi intelijen asing kini tidak terbatas pada penyadapan komunikasi seperti yang dilakukan melalui jaringan telepon konvensional. Infrastruktur digital dan proses pengadaan teknologi pemerintah juga dapat dimanfaatkan sebagai jalur masuk untuk memperoleh informasi strategis.

Perubahan pola tersebut membuat perlindungan sistem digital membutuhkan perhatian lebih luas. Ancaman tidak selalu muncul dalam bentuk serangan langsung terhadap sistem keamanan, tetapi bisa berkembang secara bertahap melalui komponen teknologi yang digunakan oleh institusi pemerintah.

Ardi menggambarkan perubahan tersebut melalui pernyataannya mengenai perkembangan arsitektur ancaman global.

"Arsitektur ancaman global telah berevolusi jauh melampaui metode penyadapan sinyal telepon konvensional," ujar Ardi.

Modus APT dan penyusupan rantai pasok teknologi

Salah satu metode yang perlu diantisipasi adalah Advanced Persistent Threat (APT). Istilah ini merujuk pada serangan siber yang dirancang untuk mempertahankan akses terhadap sistem sasaran secara terus-menerus dalam periode tertentu.

Ancaman tersebut dapat berhubungan dengan state-sponsored cyber espionage, yaitu aktivitas spionase digital yang memperoleh dukungan negara. Dalam pola operasi seperti ini, pelaku berupaya mendapatkan akses ke lingkungan teknologi target tanpa harus selalu melakukan pembobolan secara terbuka.

Jalur lain yang menjadi perhatian adalah supply chain compromise atau kompromi rantai pasok. Teknik ini memanfaatkan kerentanan dalam proses pengadaan maupun komponen teknologi yang menjadi bagian dari infrastruktur digital pemerintah.

Perangkat keras, perangkat lunak, hingga komponen pendukung sistem dapat menjadi titik masuk apabila memiliki kelemahan keamanan. Dengan demikian, risiko tidak hanya berada pada jaringan utama, tetapi juga pada teknologi yang terhubung dengan sistem tersebut.

Setelah akses berhasil diperoleh, pelaku berpotensi mengambil informasi strategis dalam skala besar. Pengumpulan big data tersebut dapat dilakukan secara terstruktur sehingga aktivitas spionase tidak selalu terlihat sebagai gangguan sistem yang mencolok.

Kerentanan informasi dan penguatan pertahanan pemerintah

Ardi menilai persoalan ini perlu diperhatikan karena infrastruktur digital pemerintah berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara serta perlindungan informasi strategis. Kerentanan yang tidak teridentifikasi dapat memberikan ruang bagi aktor ancaman untuk mempertahankan akses ke sistem dalam jangka waktu tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan infrastruktur digital tidak cukup jika hanya mengandalkan perangkat keamanan seperti firewall. Pengadaan teknologi keamanan perlu disertai pengawasan menyeluruh terhadap perangkat dan komponen yang digunakan.

Sejumlah aspek yang menurut Ardi perlu diperkuat meliputi audit perangkat teknis, pemantauan rantai pasok teknologi, pertukaran informasi ancaman, serta peningkatan kemampuan mengenali aktivitas mencurigakan sejak awal.

Selain aspek teknis, koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang intelijen dan keamanan siber juga perlu ditingkatkan. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur informasi pemerintah.

Ardi mendorong perubahan pola pertahanan siber agar tidak hanya bergerak ketika serangan atau insiden sudah terjadi. Sistem pengamanan perlu mengutamakan kemampuan mengantisipasi ancaman dan memperkirakan potensi gangguan sebelum menimbulkan dampak lebih besar.

Ia menilai kelemahan dalam memahami risiko arsitektur informasi masih menjadi persoalan mendasar di kalangan penyelenggara negara. Kondisi tersebut digambarkan melalui konsep yang disebut Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) sebagai Teori Puncak Gunung Es Ketidaktahuan (Iceberg of Ignorance).

"Kelemahan mendasar ini terus berulang karena kita membiarkan kerentanan arsitektur informasi bersembunyi di balik apa yang disebut oleh Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) sebagai Teori Puncak Gunung Es Ketidaktahuan (Iceberg of Ignorance) di kalangan penyelenggara negara," pungkas Ardi.