Bank Perkuat Penyaluran KUR di Tengah Pelemahan Daya Beli

Pelemahan daya beli masyarakat dan terbatasnya keinginan pelaku usaha untuk memperluas bisnis menjadi kendala penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang akhir 2026. Meski demikian, sejumlah bank masih berupaya memenuhi target pembiayaan bersubsidi tersebut, dilansir dari Keuangan.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan, realisasi Kredit Program mencapai Rp 258,75 triliun hingga 23 September 2026, atau 78,47% dari plafon tahunan. Khusus KUR, penyalurannya tercatat Rp 232,66 triliun, setara 80,08% dari target Rp 290,52 triliun.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurahman menilai target penyaluran KUR sampai penghujung tahun masih dapat dicapai. Namun, keberhasilannya ditentukan oleh kesiapan calon debitur, efisiensi proses perbankan, serta prospek penjualan usaha yang membutuhkan pembiayaan.

Rizal mengingatkan bahwa ketersediaan plafon belum menjamin dana tersalurkan apabila pelaku usaha belum yakin terhadap permintaan pasar dan kemampuannya memenuhi kewajiban pembayaran.

“Plafon yang tersedia tidak otomatis terserap apabila pelaku usaha belum melihat kepastian pasar dan kemampuan membayar,” ujarnya kepada kontan.co.id, Rabu (14/10).

Di luar persoalan penyerapan anggaran, kebutuhan pembiayaan UMKM juga masih jauh lebih besar daripada kapasitas KUR. Kesenjangan pembiayaan sektor tersebut diperkirakan mencapai Rp 2.400 triliun pada 2026, sehingga diperlukan sumber pendanaan tambahan dengan skema yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing usaha.

Menurut Rizal, pilihan pendanaan pelengkap dapat mencakup pembiayaan ultra mikro, pembiayaan berdasarkan tagihan dan rantai pasok, serta penyertaan modal. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebutuhan pelaku usaha tidak hanya bergantung pada kredit bersubsidi.

Memasuki kuartal IV-2026, perdagangan kebutuhan pokok, sektor pangan beserta pengolahannya, pariwisata, dan logistik dinilai berpotensi mendukung permintaan KUR. Akan tetapi, penyerapan pembiayaan di berbagai sektor dapat berbeda apabila konsumen masih membatasi pengeluaran dan UMKM mengutamakan keberlangsungan operasional dibandingkan ekspansi.

Realisasi KUR Bank Mandiri

Bank Mandiri mencatat penyaluran KUR sebesar Rp 33,27 triliun hingga 30 September 2026. Nilai tersebut mencapai 81,15% dari target Rp 41 triliun, dengan jumlah penerima pembiayaan sebanyak 250.575 debitur sepanjang tahun berjalan.

Senior Vice President Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan menjelaskan, pembiayaan untuk sektor produksi mendominasi penyaluran perseroan. Nilainya mencapai Rp 21,54 triliun atau 64,75% dari total realisasi, sedangkan sektor nonproduksi memperoleh Rp 11,72 triliun atau 35,25%.

Pertanian menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam portofolio KUR Bank Mandiri. Penyaluran untuk bidang ini mencapai Rp 11,16 triliun, setara 33,54% dari keseluruhan realisasi hingga periode pelaporan.

Dari aspek kualitas pembiayaan, rasio kredit bermasalah atau NPL KUR Bank Mandiri masih berada di bawah 1% per September 2026. Perseroan mempertahankan kualitas kredit melalui penilaian kelayakan debitur, pemantauan kondisi usaha, dan pengawasan pembayaran secara berkelanjutan.

Bayu menyampaikan keyakinan perusahaan terhadap pencapaian sasaran penyaluran kredit pada tahun berjalan.

"Bank Mandiri optimistis dapat memenuhi target penyaluran KUR tahun ini," ucap Bayu.

Untuk mendukung penyaluran pada sisa tahun berjalan, Bank Mandiri menyatakan masih mempunyai plafon sekitar Rp 7,9 triliun. Dana tersebut akan dioptimalkan hingga akhir 2026.

Bank BPD DIY menghadapi tantangan kualitas kredit

Bank BPD DIY membukukan penyaluran KUR sebesar Rp 676 miliar hingga September 2026 dari target Rp 1,1 triliun. Perdagangan menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp 181 miliar atau 26%, diikuti pertanian sebesar Rp 142 miliar atau 21% dan akomodasi sekitar Rp 108 miliar atau 16%.

Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY R. Agus Trimurjanto mengatakan kondisi perekonomian dan penurunan daya beli masyarakat turut memengaruhi kualitas kredit bank. Per September 2026, NPL KUR Bank BPD DIY tercatat sebesar 3,7%.

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan, Agus menjelaskan pentingnya pemeriksaan calon debitur secara cermat, penerapan prinsip empat mata yang lebih ketat, serta pemantauan setelah kredit dicairkan. Debitur juga didorong menyisihkan dana secara rutin sesuai pola bisnis agar pembayaran angsuran tidak terkendala.

“Untuk menjaga kualitas sejak awal pemberian melalui analisa yang cermat, selektif, four eyes principle lebih kuat, pendampingan atau monitoring setelah kredit cair, mendorong debitur untuk menyisihkan dana secara harian atau rutin sesuai dengan pola bisnisnya sehingga waktu pembayaran tidak ada kesulitan,” ujar Agus.

Bank BPD DIY tetap berupaya menyalurkan KUR hingga akhir tahun, tetapi memperkirakan realisasinya berada di kisaran 95% dari kuota Rp 1,1 triliun. Perkiraan tersebut mencerminkan tantangan dalam menjangkau debitur baru di tengah terbatasnya potensi nasabah.

Selain kondisi daya beli, kecenderungan pelaku usaha mempertahankan skala operasional daripada memperluas bisnis turut memperlambat penyaluran kredit. Situasi ini membuat pencapaian target tidak hanya bergantung pada ketersediaan plafon, tetapi juga pada kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelaku UMKM mengembangkan usahanya.