PNM Targetkan Pembiayaan KPPS untuk 1,7 Juta Perempuan

Perluasan akses permodalan bagi perempuan prasejahtera menjadi sasaran program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disiapkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Perusahaan menargetkan pembiayaan dapat menjangkau 1,7 juta nasabah sampai akhir 2026, dilansir dari Keuangan.

Penyaluran pembiayaan tersebut dijadwalkan dimulai pada 9 November 2026. Program ini merupakan bagian dari kolaborasi PNM dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas kesempatan perempuan memperoleh dukungan finansial dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kelompok sasaran KPPS mencakup perempuan prasejahtera yang sudah memiliki usaha mikro maupun mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan usaha. Dengan cakupan tersebut, program ini diarahkan untuk memberikan akses pembiayaan kepada perempuan pada berbagai tahap perjalanan usaha.

Skema pembiayaan dan dukungan subsidi pemerintah

Pelaksanaan kerja sama antara PNM dan Kementerian UMKM ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Skema Subsidi Bunga/Subsidi Margin KPPS. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari persiapan penyaluran pembiayaan kepada kelompok penerima manfaat. Dalam ketentuan pembiayaan yang disepakati, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 8% flat per tahun.

Selain itu, anggaran subsidi bunga sebesar Rp 2,62 triliun telah dialokasikan untuk tahun anggaran 2026. Dukungan subsidi tersebut menjadi bagian penting dalam skema pembiayaan KPPS. Melalui mekanisme ini, PNM menjalankan program pembiayaan yang ditujukan untuk memperluas akses modal bagi perempuan dengan kondisi ekonomi prasejahtera.

Direktur Utama PNM Kindaris menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian dana usaha. Perusahaan juga ingin memastikan penerima manfaat mendapatkan dukungan yang dapat membantu perkembangan kegiatan ekonomi mereka.

"Melalui KPPS, kami ingin memastikan semakin banyak perempuan memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Setiap pembiayaan bukan sekadar modal usaha, melainkan juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik," ungkap Kindaris dalam keterangannya Kamis (5/11/2026).

Persiapan administrasi dan penyaluran pembiayaan

Sebelum pembiayaan mulai disalurkan, PNM masih harus menyelesaikan sejumlah persyaratan administratif. Salah satunya adalah menyampaikan dokumen kerja sama kepada Kementerian Keuangan. Dokumen tersebut diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akses host-to-host dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Akses ini menjadi bagian dari tahapan persiapan sebelum pelaksanaan penyaluran KPPS.

Dalam menentukan penerima pembiayaan, perusahaan akan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman KPPS. Penerapan kriteria tersebut ditujukan agar bantuan pembiayaan diberikan kepada kelompok yang sesuai dengan sasaran program. Selain memenuhi ketentuan penerima manfaat, PNM akan memanfaatkan jaringan layanan perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dioptimalkan untuk mendukung jangkauan penyaluran pembiayaan agar dapat menjangkau lebih banyak perempuan prasejahtera.

Pendampingan usaha untuk memperkuat nasabah

Program KPPS tidak hanya menyediakan fasilitas permodalan. PNM juga mempersiapkan pendampingan usaha, edukasi literasi keuangan, serta peningkatan kapasitas bagi nasabah yang mengikuti program tersebut.

Ketiga bentuk dukungan itu melengkapi pembiayaan yang diberikan kepada penerima manfaat. Pendampingan usaha diarahkan untuk membantu nasabah mengembangkan kegiatan bisnis, sedangkan literasi keuangan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pengelolaan usaha. Kindaris kembali menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersedianya modal bagi nasabah.

Kemampuan penerima manfaat dalam mengelola kegiatan usaha secara berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan KPPS. "Upaya ini juga dilengkapi pendampingan usaha, literasi keuangan, serta peningkatan kapasitas agar nasabah tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola usahanya secara berkelanjutan," tambah Kindaris.

Melalui kombinasi pembiayaan dan pendampingan tersebut, PNM menjalankan program yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera. Pengembangan usaha nasabah juga diharapkan memberikan dampak terhadap kesejahteraan keluarga.

Selain mendukung perekonomian keluarga, pelaksanaan KPPS diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan target 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026, program ini menjadi salah satu upaya PNM memperluas pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses pembiayaan dan penguatan kapasitas usaha.