Airlangga Catat Penyaluran KUR Rp 257,84 Triliun

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 257,84 triliun kepada sekitar empat juta debitur hingga 20 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (RAKORNAS TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (22/10/2026), dilansir dari Nasional.

Menurut Airlangga, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR sebesar Rp 300 triliun untuk tahun ini. Pembiayaan tersebut disalurkan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mendukung kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Program pembiayaan yang didorong pemerintah mencakup kredit usaha rakyat, kredit alat dan mesin pertanian (Kredit Alsintan), pembiayaan industri padat karya, serta kredit program perumahan.

Dalam pidatonya, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas penyaluran pembiayaan melalui berbagai skema tersebut untuk mendukung kegiatan usaha di daerah.

"Kami terus mengembangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui TPAKD di daerah. Kredit Alsintan juga terus didorong, begitu pula kredit industri padat karya dan kredit program perumahan. Total anggaran tahun ini sebesar Rp 300 triliun. Hingga 20 Oktober, realisasinya mencapai Rp 257,84 triliun dengan empat juta debitur," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain penyaluran KUR, pemerintah juga menurunkan suku bunga kredit bagi perempuan prasejahtera. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat tersebut.

Sebelumnya, suku bunga kredit bagi perempuan prasejahtera berada pada kisaran 18% hingga 25%. Pemerintah kini menetapkan suku bunga sebesar 8% per tahun dengan skema bunga tetap atau flat.

Airlangga menyatakan kebijakan penurunan bunga tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah.

"Arahan terbaru dari Bapak Presiden adalah menurunkan bunga kredit bagi perempuan prasejahtera dari 18% hingga 25% menjadi 8% flat per tahun. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.