Prabowo Targetkan Pembiayaan Rp 400 Triliun pada 2027

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran pembiayaan Rp 400 triliun kepada petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah perdesaan, terpencil, dan tertinggal pada 2027. Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kamis (22/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembiayaan tersebut ditujukan untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat dengan sasaran sekitar 26 juta debitur. Pemerintah masih mengkaji sejumlah instrumen untuk merealisasikan target tersebut.

Prabowo menyampaikan bahwa penyaluran dana itu diharapkan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan, terutama petani dan nelayan di wilayah perdesaan serta daerah yang masih tertinggal.

"Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal," kata Prabowo.

Untuk merealisasikan target tersebut, Airlangga menyebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu skema yang dapat digunakan. Pemerintah juga masih mempertimbangkan pengaturan tingkat suku bunga berdasarkan skema pembiayaan yang akan diterapkan.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki pola KUR dan sejumlah alternatif lain untuk mendukung penyaluran pembiayaan. Penyesuaian suku bunga menjadi salah satu aspek yang masih dipertimbangkan dalam pelaksanaannya.

"Ya, kita punya pola KUR dan yang lain, tinggal tingkat suku bunganya dipasang beberapa," ujar Airlangga.

Selain KUR, pemerintah mempertimbangkan instrumen pembiayaan lain, termasuk perluasan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. Skema kredit untuk alat dan mesin pertanian (alsintan) juga dapat menjadi alternatif bagi petani.

Dalam rapat yang sama, Airlangga turut mengusulkan pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan inklusi keuangan. Usulan tersebut disampaikan kepada Prabowo dan disebut Airlangga berasal dari aspirasi Menteri Dalam Negeri.

Menurut Airlangga, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah terus berupaya memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung program prioritas pemerintah. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.

Airlangga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam memperluas akses keuangan memperoleh penghargaan melalui insentif. Ia meminta arahan Prabowo mengenai usulan tersebut dalam rapat koordinasi nasional TPAKD 2026.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah ini berprestasi baik, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa mengarahkan bahwa mereka boleh diberikan insentif," ujar Airlangga di hadapan Prabowo.