Pemerintah Alihkan Pengadaan Impor Energi ke Lemigas

Pemerintah mengubah mekanisme pengadaan impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquified petroleum gas (LPG) nasional dengan menempatkan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas sebagai perantara transaksi bersama PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, tetapi penerapannya masih menunggu penyelarasan teknis.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut memerlukan masa transisi dan konsolidasi bersama Pertamina. Dilansir dari Nasional, Bahlil menyampaikan perkembangan kebijakan itu setelah menghadiri acara FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Bahlil mengatakan, pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan sekaligus karena pemerintah dan Pertamina masih menyiapkan tahapan teknis sebelum skema baru berjalan sepenuhnya.

"Menurut saya, aspek teknis ini masih dalam masa transisi. Perpres sudah terbit dan membutuhkan waktu untuk transisi. Setelah melakukan konsolidasi dengan Pertamina, barulah kita bisa menerapkannya karena prosesnya tidak bisa langsung berjalan. Saat ini, Pertamina masih menjalani masa transisi," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.

Pengalihan mekanisme tersebut secara khusus menyasar pengadaan impor energi yang selama ini ditangani Pertamina. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk mengubah mekanisme impor yang dijalankan pelaku usaha swasta.

"Seharusnya tidak untuk swasta. Urusan swasta tetap menjadi urusan mereka, sedangkan pengadaan yang selama ini dilakukan Pertamina akan melalui Lemigas," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.

Dengan skema baru ini, Lemigas akan menjadi perantara dalam proses pengadaan impor minyak mentah, BBM, dan LPG yang sebelumnya dikelola Pertamina. Namun, pemerintah masih memerlukan penyesuaian operasional sebelum mekanisme tersebut diterapkan secara penuh.

Mengenai pembiayaan, Bahlil memastikan pelaksanaan pengadaan impor energi melalui mekanisme baru tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembiayaan operasional kebijakan tidak dibebankan pada anggaran negara.

Adapun rincian pengaturan keuangan internal dan kesiapan kas Pertamina untuk menyerap pasokan dari Lemigas belum diungkapkan oleh pemerintah. Bahlil menyebut aspek tersebut sebagai urusan internal.

"Itu urusan internal," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.