Bahlil Desak KKKS Segera Kembangkan Konsesi Migas

Pemerintah Indonesia mendesak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mempercepat pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang telah menyelesaikan eksplorasi serta memperoleh persetujuan rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (POD). Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan desakan tersebut dalam acara FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), untuk mendorong produksi migas nasional di tengah kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya kebutuhan energi.

Bahlil menilai kondisi pasar energi saat ini menjadi kesempatan bagi pemegang konsesi untuk merealisasikan proyek yang telah disiapkan. Ia meminta perusahaan tidak menunda pengembangan lapangan yang sudah memenuhi persyaratan perencanaan.

Dalam forum tersebut, Bahlil menggambarkan perubahan daya tarik komoditas energi di tengah perkembangan pasar global.

"Saya meminta kepada bapak ibu yang sudah memegang konsesi yang sudah selesai eksplorasi, dan sudah POD, tolong segera dieksekusi. Ini momentumnya nih. Harga minyak dunia lagi naik, kebutuhan dunia sekarang lagi bagus," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Ia kemudian membandingkan minyak dengan emas untuk menggambarkan perubahan prioritas pasar seiring meningkatnya kebutuhan energi.

"Sekarang diperumpamakan antara mencari minyak atau mencari emas. Ini dulu, antara emas dan minyak, orang kadang-kadang memilih emas. Kalau sekarang ini lebih banyak mencari minyak," ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa pemegang konsesi yang tidak mampu melanjutkan pengembangan lapangan diminta menyerahkan hak pengelolaannya kepada negara. Kebijakan tersebut juga menjadi perhatian bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan pengembangan, tetapi belum menjalankan proyeknya.

"Jadi kepada bapak ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi, mohon bantuannya. Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara," tegas Bahlil.

Pemerintah, menurut Bahlil, akan mencari pihak yang mampu meneruskan proyek apabila pemegang konsesi tidak sanggup merealisasikannya. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor migas dan mendongkrak lifting atau volume produksi migas nasional.

"Karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita. Ini saya harus sampaikan apa adanya kepada bapak ibu semua," ujar Bahlil.

Dalam sambutannya, Bahlil juga menyinggung ketegangan di kawasan Asia Tenggara yang dikaitkannya dengan dinamika energi. Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebagai peringatan mengenai potensi dampak luas dari persaingan energi, sembari menekankan pentingnya koordinasi antarpihak.

"Hati-hati, gara-gara minyak, ini bisa terjadi ketegangan di mana-mana. Terakhir beberapa hari ini juga terjadi ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Ini bisa bahaya, berdampak sistemik, masif, dan terstruktur," ujar Bahlil sambil tertawa.

Bahlil menjelaskan bahwa ucapannya bukan ancaman, melainkan dorongan agar para pihak bekerja sama dan segera melaksanakan rencana yang telah disepakati. Ia menilai percepatan pelaksanaan proyek membutuhkan koordinasi yang baik.

"Ini kita betul-betul harus melakukan kolaborasi yang baik. Saya tidak bermaksud untuk mengancam-ancam. Saya orang Papua tidak pernah mengancam-ancam, enggak, saya menganjurkan saja, tapi cepat membuat eksekusi," ujar Bahlil.

Ia turut membandingkan gaya komunikasi masyarakat di Jawa dan Indonesia bagian timur ketika menyampaikan permintaan atau peringatan.

"Kalau orang di Jawa itu sering hatinya terlalu lembut, jadi ngomong maafnya terlalu banyak. Kalau kita di timur ini ngomong bisa dua kali, seperti ada lagu, jangan sampai tiga kali. Kalau begitu tiga kali, selesailah kau, enggak ada urusan," ujar Bahlil.

Ketegangan hubungan Indonesia dan Singapura belakangan dikaitkan dengan polemik kabut asap serta pengurangan alokasi ekspor gas ke negara tersebut. Bahlil menyatakan pengurangan ekspor dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan domestik, dinamika geopolitik global, pemeliharaan fasilitas produksi, dan upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penyesuaian ekspor tersebut tetap mengikuti batas minimum yang ditetapkan dalam kontrak. Berdasarkan rincian Bahlil, ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD dari wilayah Laut Natuna dan Sumatera.

Dari jumlah tersebut, pengurangan ekspor ditetapkan sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8 persen. Menurut penjelasan pemerintah, penyesuaian itu masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh ketentuan kontrak yang berlaku.