Bahlil Siapkan BUK untuk Pangkas Perizinan Migas

Pemerintah hampir merampungkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dengan progres sekitar 90 persen. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan perkembangan tersebut dalam acara FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026), sebagai bagian dari pembaruan tata kelola sektor hulu migas, dilansir dari Nasional.

Menurut Bahlil, rancangan regulasi tersebut mencakup pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang direncanakan menggantikan SKK Migas. Lembaga ini akan memperoleh kewenangan lebih luas, terutama dalam pengurusan perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Bahlil menjelaskan, kewenangan tersebut dirancang untuk mengurangi panjangnya proses administrasi yang selama ini dinilai memperlambat kegiatan investasi dan eksplorasi migas. Dengan penyederhanaan mekanisme perizinan, kontraktor diharapkan tidak perlu mengurus izin secara berulang melalui berbagai kementerian.

"Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU Migas) yang akan kita bahas nanti, DIM-nya sudah sekitar 90 persen, sudah hampir 100 persen," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ia menyebut kewenangan BUK akan mencakup pengurusan izin usaha agar proses setelah kontraktor memenangkan tender dapat berlangsung lebih cepat. Selama ini, menurut Bahlil, panjangnya tahapan perizinan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan eksplorasi.

"Prinsipnya, Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan. Supaya apa? Saya tidak ingin nanti KKKS begitu sudah menang tender, izinnya pun mereka masih bisa jalan mutar dari kementerian ke kementerian. Ini yang membuat lama, eksplorasinya lama, izinnya lama," tegas Bahlil.

Melalui rancangan tersebut, pemerintah menargetkan proses administrasi dan perizinan dapat dipusatkan pada BUK. Skema satu pintu ini ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan menyelesaikan kebutuhan perizinan dalam satu jalur.

"Nanti dengan undang-undang ini, insya Allah, doakan akan terputus, semua akan di BUK supaya satu pintu dan selesai semua urusan," tutur Bahlil.

Selain penataan perizinan, RUU Migas juga memuat rencana pemberian keringanan pajak selama tahap awal eksplorasi. Bahlil menjelaskan, skema tersebut mempertimbangkan kondisi kegiatan usaha yang belum menghasilkan produksi, sehingga kewajiban pajak dapat disesuaikan dengan hasil eksplorasi.

"Itu juga termasuk dengan insentif terhadap pajak. Kalau pajaknya masih eksplorasi, ya sudah, jangan dulu dibayar. Kalau sudah dapat produksi, bayar.

Kalau tidak dapat, ya tidak usah. PPN itu kan kalau ada hasil, kalau tidak ada hasil, apa yang mau dibayar," jelas Bahlil.

Bahlil menyatakan, kemudahan perizinan dan insentif perpajakan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi pada sektor hulu migas nasional. Rancangan aturan tersebut masih berada dalam tahap pematangan DIM sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.

"Jadi, itu salah satu kemudahan yang nanti akan kita buat dalam undang-undang BUK. Tujuannya apa? Kita harus memberikan iklim investasi di hulu migas yang baik," pungkas Bahlil.