ASPIRASI Sambut Pengesahan Undang Undang Pelindungan Ketenagakerjaan DPR

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyambut pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (6/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menilai pengesahan aturan tersebut menjadi momentum Krusial bagi para pekerja. Regulasi ketenagakerjaan kini memiliki undang-undang tersendiri dan resmi terpisah dari klaster regulasi omnibus law.

"Ini bukan sekadar pergantian nama undang-undang, tetapi sebuah langkah penting karena ketenagakerjaan kini memiliki undang-undang tersendiri," kata Mirah.

ASPIRASI menilai sejumlah isi beleid tersebut sejalan dengan tuntutan serikat pekerja, terutama mengenai aturan pekerja alih daya. Organisasi buruh tersebut mendukung pembatasan jenis pekerjaan outsourcing serta penetapan prinsip bahwa alih daya berlaku bagi pekerjaan, bukan pekerjanya.

"Jangan pekerjanya yang di-outsourcing-kan. Pekerja harus memiliki hubungan kerja dan kepastian status yang jelas. Outsourcing jangan dijadikan instrumen untuk menciptakan pekerja murah dan pekerja tanpa kepastian," ujar Mirah.

Selain masalah alih daya, pembatasan masa kerja pada Perjanjian Kerja Waktu Certain (PKWT) turut menjadi sorotan. Langkah tersebut dinilai krusial agar pekerja tidak terjebak dalam status kontrak berkepanjangan.

"Pekerja kontrak harus memiliki kepastian mengenai masa depannya. Jangan sampai seseorang bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang sama tetapi terus-menerus hidup dalam status kontrak," katanya.

ASPIRASI menganggap penguatan pengawasan ketenagakerjaan sebagai elemen kunci dalam pelaksanaan undang-undang baru ini. Masalah keterbatasan jumlah pengawas, anggaran, serta kapasitas pengawasan selama ini menghambat penegakan aturan hukum di lapangan.

"Undang-undang sebaik apa pun tidak akan berarti kalau pengawasannya lemah. Karena itu pembentukan Komite Pengawas Ketenagakerjaan harus benar-benar menjadi instrumen pengawasan yang kuat, independen dan efektif," ujarnya.

Rencana pencadangan dana pesangon dalam beleid ini juga mendapat sambutan positif dari ASPIRASI. Mekanisme tersebut diharapkan mampu memberi kepastian pembayaran hak-hak buruh saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Prinsipnya kami mendukung. Hak pesangon pekerja tidak boleh hanya menjadi janji ketika PHK terjadi. Harus ada mekanisme yang memastikan dana tersebut benar-benar tersedia," kata Mirah.

Sektor alokasi anggaran pemerintah untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi buruh turut mendapat apresiasi, terutama dalam menghadapi arus digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan. ASPIRASI pun mengingatkan agar pelaksanaan program pemagangan tidak disalahgunakan untuk mengganti pekerja reguler.

"Pemagangan adalah proses belajar, bukan cara baru untuk mendapatkan tenaga kerja murah," tegasnya.

ASPIRASI berencana mengkaji seluruh substansi naskah final setelah menerima salinan resminya. Organisasi serikat pekerja ini berkomitmen memantau penyusunan seluruh aturan turunan yang bakal diterbitkan oleh pemerintah.

"Kami bersyukur hari ini, tetapi kami tidak akan kehilangan sikap kritis. Justru setelah UU disahkan, perjuangan berikutnya dimulai. Kami akan membaca seluruh pasalnya dan mengawal seluruh aturan turunannya," ujarnya.

ASPIRASI mengimbau pemerintah agar peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri tidak memangkas standar perlindungan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

"Jangan sampai hari ini buruh bersyukur karena UU-nya memberikan perlindungan, tetapi besok perlindungan itu dikurangi melalui PP, Permen atau aturan teknis lainnya. Itu yang akan kami kawal," pungkas Mirah.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dilakukan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh anggota legislatif yang hadir dalam rapat paripurna.

"Apakah RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dalam rapat paripurna.

Seluruh peserta rapat paripurna kemudian menyetujui penetapan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang sah.

"Setuju," jawab seluruh anggota sidang yang kemudian diikuti ketukan palu.