Baleg DPR Pastikan UU SDI Tidak Tumpang Tindih dengan UU PDP

Pengaturan akses dan perlindungan informasi menjadi perhatian dalam penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI). Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan regulasi tersebut tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU SDI, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa kedua undang-undang memiliki ruang lingkup berbeda. UU SDI diarahkan untuk menyelaraskan tata kelola data nasional, sedangkan aspek kerahasiaan informasi tetap menjadi perhatian dalam penerapannya.

Penegasan tersebut disampaikan Sturman setelah menghadiri Sosialisasi UU tentang SDI di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, penyatuan tata kelola data tidak berarti menghilangkan perlindungan terhadap informasi pribadi.

"Sebenarnya tidak ada tumpang tindih, antara pelindung data pribadi dengan UU SDI ini, tidak ada tumpang tindih," ujar Sturman Panjaitan, Wakil Ketua Baleg DPR RI.

Meski batas regulasi dinilai jelas, Sturman menyebut pelaksanaan di lapangan sebagai tantangan utama. Banyak kementerian dan lembaga memiliki kepentingan serta kewenangan masing-masing sehingga membutuhkan koordinasi untuk menyelaraskan pengelolaan data melalui sistem SDI.

Pengaturan akses nantinya akan mengikuti klasifikasi kerahasiaan informasi. Sturman menjelaskan bahwa data dalam sistem tersebut dibedakan menjadi kategori rahasia, terbatas, dan biasa. Pembagian tingkatan itu menjadi dasar dalam menentukan pihak yang berhak menggunakan informasi.

"Yang paling sulit adalah di tataran pelaksanaan. Karena terlalu banyaknya kementerian/lembaga terkait yang punya kepentingan, diorkestrasi oleh SDI, kemudian bagaimana data itu bisa digunakan oleh siapapun dan kapapun menurut tingkatannya, ada yang rahasia, terbatas, dan biasa," jelas Sturman Panjaitan, Wakil Ketua Baleg DPR RI.

Menurut Sturman, penggunaan data nasional juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Setiap pihak tidak dapat memanfaatkan informasi secara bebas hanya berdasarkan kepentingannya sendiri karena akses ditentukan oleh aturan dan tingkat kerahasiaan data.

Ia menegaskan bahwa informasi yang masuk kategori rahasia tidak boleh diberikan secara sembarangan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengaturan penggunaan data dalam UU SDI sekaligus menjaga agar penerapannya tidak mengabaikan perlindungan data pribadi.

"Jadi tidak semua orang menggunakan data itu sesuai dengan kepentingan dia, tidak. Tapi sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan. Sehingga kalau yang bersifat rahasia, tidak sembarangan bisa diberikan. Jadi tidak ada tumpang tindih juga dengan pelindung data pribadi," ungkap Sturman Panjaitan, Wakil Ketua Baleg DPR RI.

Selain koordinasi kelembagaan dan pengaturan akses, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam penerapan UU SDI. Sturman menilai produsen data perlu memiliki pemahaman yang memadai agar kebijakan tersebut dapat diterapkan hingga tingkat daerah.

Menurut dia, pemahaman mengenai tata kelola data perlu menjangkau seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk kepala desa. Kesiapan tersebut diperlukan karena selama ini kementerian dan lembaga masih menggunakan metode pengelolaan data masing-masing.

Sturman juga mencontohkan pengalaman negara-negara Eropa yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun pengelolaan data yang baik dan akurat. Kondisi tersebut menjadi gambaran mengenai kebutuhan waktu, infrastruktur, serta penyatuan metode dalam penerapan sistem data nasional di Indonesia.