Pemerintah Tetapkan Batas Maksimal Waktu Kerja 40 Jam Seminggu

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati batas waktu kerja maksimal bagi pekerja tetap 40 jam per minggu dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan di Jakarta pada Selasa (6/10/2026), dilansir dari Nasional.

Keputusan tersebut menegaskan skema waktu kerja yang berlaku sekaligus menolak usulan dari kalangan pengusaha yang menginginkan kenaikan batas maksimal jam kerja menjadi 45 jam per minggu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penegasan mengenai penetapan durasi kerja tersebut di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan jam kerja di atas batas kesepakatan wajib mengacu pada regulasi perlindungan tenaga kerja yang ada.

"Saya rasa sudah kita sepakati di 40 jam. Kalau 45 jam ya ikut regulasi perlindungan tenaga kerja saja," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Landasan hukum mengenai jam kerja tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 draft UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini menyediakan dua skema, yakni tujuh jam sehari atau 40 jam seminggu untuk enam hari kerja, serta delapan jam sehari atau 40 jam seminggu untuk lima hari kerja.

Sebelumnya, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengusulkan penambahan durasi kerja menjadi 45 jam seminggu demi meningkatkan daya saing industri padat karya dengan negara tetangga seperti Vietnam yang menerapkan 48 jam per minggu.

"Saat ini kita kalah dalam hal jam kerja, satu minggu 48 jam di Vietnam, sedangkan kita 40 jam. Dari situ saja kita sudah kalah 20%. Saat ini kita ingin mengusulkan untuk menaikkan jam kerja menjadi 45 jam," kata Perwakilan Aprisindo Hariyanto.

Selain masalah durasi kerja, kalangan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyoroti sejumlah isu prioritas dalam pembahasan beleid ketenagakerjaan tersebut, termasuk usulan perubahan nomenklatur RUU agar mencakup frasa perluasan kesempatan kerja.