Pemerintah Siapkan Rp 2,6 Triliun untuk Program KPPS 2026

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun untuk mendukung Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) hingga akhir 2026. Program yang ditujukan bagi perempuan dari keluarga prasejahtera ini menawarkan pembiayaan usaha dengan bunga tetap 8% per tahun. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, anggaran tersebut digunakan untuk subsidi bunga selama dua bulan terakhir tahun ini, dilansir dari Nasional.

Maman menyampaikan bahwa pemerintah masih menghitung jumlah penerima manfaat yang dapat dijangkau dengan anggaran tersebut. Perhitungan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan yang tersisa hingga akhir Desember.

"Untuk sementara, sampai akhir Desember sudah disiapkan kurang lebih sekitar Rp 2,6 triliun. Nanti akan kita hitung kembali penggunaan Rp 2,6 triliun itu dan berdasarkan keterbatasan waktu yang tinggal dua bulan ini bisa mencakup berapa nasabah," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (2/11).

KPPS menyasar perempuan dari keluarga prasejahtera yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Calon penerima wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Selain persyaratan administrasi, penerima harus tergabung dalam kelompok yang beranggotakan sedikitnya lima orang dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Skema ini dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Melalui subsidi bunga atau subsidi marjin, pemerintah menurunkan beban bunga pembiayaan dari yang sebelumnya dapat mencapai 24% menjadi 8% flat per tahun. Berdasarkan ketentuan program, setiap penerima dapat memperoleh pinjaman maksimal Rp 15 juta untuk satu kontrak dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 24 bulan.

Maman menargetkan pelaksanaan KPPS dimulai pada pekan kedua November 2026 melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebelum diterapkan secara luas, pemerintah telah menguji skema tersebut terhadap sekitar 2.000 nasabah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) milik PNM.

Uji coba tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan pelaksanaan di lapangan. Maman menjelaskan, hasil pengujian menjadi bahan perbaikan sebelum pemerintah menjalankan program secara penuh.

"Mengapa pelaksanaannya sedikit mundur dari jadwal awal? Karena kami ingin melakukan uji coba lapangan terlebih dahulu, bukan langsung menerapkan semuanya. Uji coba tersebut melibatkan sekitar 2.000 ibu-ibu nasabah Mekaar. Ada beberapa catatan yang sudah kami evaluasi," ujar Maman.

Ia juga menegaskan bahwa KPPS dirancang sebagai program permanen. Dengan demikian, fasilitas bunga tetap 8% tidak hanya diberikan untuk jangka waktu sementara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan PNM sebagai anak usaha BRI telah siap menjalankan program tersebut. Menurut Hery, uji coba KPPS bahkan sudah berlangsung selama tiga bulan.

"Siap, siap, sudah melakukan uji coba. Tiga bulan yang lalu," kata Hery Gunardi, Direktur Utama BRI.

Hery menjelaskan bahwa skema pembiayaan KPPS menggunakan suku bunga kredit sebesar 18%. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 10 poin persentase sehingga penerima pinjaman hanya menanggung bunga 8%.