Anwar Ibrahim Tetapkan Anggaran Malaysia 2027 Rp 2.014 Triliun

Pemerintah Malaysia menetapkan Anggaran Belanja Persekutuan 2027 senilai 459,8 miliar ringgit atau sekitar Rp 2.014,92 triliun yang disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Malaysia Anwar Ibrahim di parlemen pada Jumat 9 Oktober 2026 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dokumen Anggaran Malaysia 2027, ekonomi Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,2 persen hingga 5,2 persen pada 2027 dengan dukungan permintaan domestik, investasi, serta ekspor produk teknologi dan semikonduktor.

Pemerintah Malaysia juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi mendekati batas atas 4,8 persen hingga 5,3 persen. Menurut dokumen yang dikutip Reuters, ekonomi Malaysia tumbuh 5,7 persen pada semester I 2026.

Anwar Ibrahim menjelaskan anggaran tersebut diarahkan agar pertumbuhan ekonomi memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Pertanyaan kita bukan hanya seberapa besar ekonomi yang akan dibangun, tetapi apakah pertumbuhannya akan membuka ruang bagi keluarga untuk membangun tabungan, bagi pekerja untuk menikmati upah yang lebih layak, dan bagi usaha kecil untuk terus berkembang," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Menurut Reuters, pemerintah Malaysia mempertahankan investasi pada industri bernilai tambah tinggi seperti pusat data dan perusahaan rintisan lokal. Ekspor produk teknologi dan semikonduktor menjadi salah satu penopang prospek ekonomi negara tersebut.

Pemerintah Malaysia juga menargetkan konsolidasi fiskal tetap berjalan meski belanja negara meningkat. Defisit fiskal diperkirakan turun menjadi 3,3 persen terhadap PDB pada 2027 dari proyeksi 3,6 persen pada 2026.

"Ini tidak menunjukkan penyimpangan dari konsolidasi fiskal. Ini menunjukkan nilai dari kapasitas yang telah dibangun untuk merespons ketika keadaan menuntutnya," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Alokasi belanja 2027 terdiri atas 376,8 miliar ringgit untuk belanja operasional dan 83 miliar ringgit untuk belanja pembangunan. Pendapatan negara diperkirakan meningkat 4,7 persen menjadi 380,8 miliar ringgit.

Dalam kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat, pemerintah Malaysia menaikkan upah minimum bulanan dari 1.700 ringgit menjadi 2.000 ringgit mulai Juni 2027. Kebijakan tersebut mengecualikan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pendapatan penjualan di bawah 50 juta ringgit.

Pemerintah juga menetapkan upah minimum 2.500 ringgit per bulan untuk pekerjaan semiterampil dan lulusan perguruan tinggi, serta standar upah 3.400 ringgit per bulan untuk perusahaan terkait pemerintah.

"Anggaran 2027 yang saya persembahkan hari ini adalah langkah penting dalam upaya berkelanjutan pemerintah MADANI untuk meningkatkan martabat setiap warga Malaysia, dengan aspirasi untuk mencapai langit dan menanamkan akar di bumi," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Anwar menyatakan pemerintah memperkuat bantuan sosial dan subsidi untuk menghadapi tekanan biaya hidup. Menurut Detik Finance, total subsidi dan bantuan kerakyatan Malaysia pada 2027 melampaui 80 miliar ringgit.

"Upaya untuk mengendalikan tekanan biaya hidup juga diperkuat melalui peningkatan upah minimum dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa mahasiswa menerima upah yang layak, bersama dengan berbagai inisiatif dan reformasi penting lainnya," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Subsidi bahan bakar minyak dialokasikan 40 miliar ringgit atau sekitar Rp 175 triliun pada 2027. Bantuan tunai STR dan SARA juga ditingkatkan menjadi 16 miliar ringgit atau sekitar Rp 70,05 triliun.

"Insha-Allah, semua mesin pemerintah MADANI akan terus bekerja keras untuk memperkuat ekonomi negara dan memastikan bahwa buah kemakmuran dibagikan secara adil kepada setiap warga Malaysia," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Pemerintah Malaysia turut mengalokasikan anggaran untuk pemerataan pembangunan antarnegara bagian, termasuk penanganan banjir di Lembah Klang, pengembangan teknologi di Pulau Pinang, serta pembangunan infrastruktur di Sabah dan Sarawak.

Anwar menjelaskan alokasi tersebut menggunakan pendekatan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, bukan pembagian yang sama rata untuk seluruh negara bagian.

"Alokasi dana bagi negara-negara bagian, memastikan negara-negara bagian yang sudah maju terus mencapai terobosan, negara-negara bagian yang sedang berkembang memperoleh kesempatan untuk mempercepat kemajuan mereka, dan wilayah-wilayah yang tertinggal diberdayakan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan," ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Menurut ANTARA, sejumlah proyek yang mendapat perhatian mencakup pembangunan jalan di Sabah dan Sarawak dengan alokasi 3,3 miliar ringgit hingga 2027 serta pengembangan kawasan industri dan teknologi di beberapa negara bagian Malaysia.