Hyundai Serahkan Keputusan Bebas Ganjil Genap kepada Pemerintah

Kebijakan fasilitas bebas ganjil-genap bagi kendaraan listrik di Jakarta masih menunggu keputusan pemerintah. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyatakan akan mengikuti regulasi yang berlaku, mengingat fasilitas tersebut belum diterapkan secara merata di berbagai daerah. Sikap itu disampaikan COO HMID Fransiscus Soerjopranoto di SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (5/11), dilansir dari Detik Oto.

Fransiscus menjelaskan bahwa pembebasan aturan ganjil-genap saat ini hanya berlaku di Jakarta. Sementara itu, konsumen kendaraan listrik Hyundai sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang belum tentu memiliki kebijakan serupa. Menurut Fransiscus, perbedaan fasilitas antardaerah menjadi salah satu pertimbangan Hyundai dalam menyikapi wacana tersebut.

Perusahaan juga menyerahkan penentuan kebijakan kepada pemerintah dan masing-masing produsen kendaraan.

"Sekarang bagaimana Hyundai mengambil sikap soal ganjil-genap dan sebagainya? Buat kami, simpelnya begini, kalau waktu Jakarta dikasih fasilitas ganjil-genap tapi selain Jakarta tidak dapat fasilitas yang sama," ujar Fransiscus Soerjopranoto, COO HMID.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut tidak mengubah sikap perusahaan terhadap kebijakan yang berlaku. Keputusan mengenai kelanjutan fasilitas tetap bergantung pada aturan pemerintah serta sikap setiap produsen otomotif. "Toh tidak ada bedanya, tetap berjalan seperti itu. Sekarang tinggal bagaimana kebijakan pemerintah dan sikap masing-masing produsen," tambah Fransiscus Soerjopranoto.

Wacana penghapusan fasilitas bebas ganjil-genap sebelumnya disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko. Ia mengusulkan agar insentif nonfiskal untuk kendaraan listrik mulai dievaluasi ketika pangsa pasarnya mencapai 30 persen. Menurut Moeldoko, fasilitas khusus tersebut diperlukan untuk mendorong penerimaan kendaraan listrik pada tahap awal perkembangan pasar. Setelah pangsa pasar mencapai target, pemerintah dinilai dapat mulai mempertimbangkan penyamaan ketentuan bagi kendaraan listrik dan kendaraan konvensional.

Moeldoko juga menilai keberadaan insentif nonfiskal berpotensi memunculkan kecemburuan di kalangan pengguna kendaraan konvensional. Pernyataan tersebut disampaikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10). "Menurut perhitungan, setelah mencapai 30 persen pangsa pasar mobil listrik.

Kalau itu tercapai, mulai dipikirkan soal penghapusan ganjil-genap dan kebijakan lainnya," kata Moeldoko. Ia menjelaskan bahwa pemberian insentif pada tahap awal bertujuan meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Setelah pasar berkembang sesuai target, penyelarasan regulasi dapat mulai dilakukan.

"Tujuannya agar kendaraan listrik lebih dahulu diminati masyarakat, setelah itu ada penyamaan norma, regulasi dan lain-lain. Mungkin insentif sudah tidak dibutuhkan lagi," kata Moeldoko.