Dua Anak Menteri Haji Mundur dari Jabatan Tenaga Ahli

Kementerian Haji dan Umrah menerima pengunduran diri Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, dua anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, dari posisi tenaga ahli pada Senin (26/10/2026). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan keputusan tersebut telah diterima secara resmi di kantor kementerian di Jakarta Pusat.

Dahnil menjelaskan bahwa kedua tenaga ahli itu memutuskan mundur setelah polemik mengenai pengangkatan mereka ramai diperbincangkan di media sosial. Kementerian Haji dan Umrah selanjutnya akan mengisi posisi yang ditinggalkan dengan tenaga ahli lain sesuai kebijakan menteri.

Dahnil menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima bersama Menteri Haji dan Umrah pada hari itu.

"Hari ini saya Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita ya itu yang disampaikan juga oleh publik, diputuskan, beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ia menambahkan, keputusan mengenai pengisian jabatan yang kosong berada dalam kewenangan menteri.

"Nanti kita lihat dan itu tentu adalah kebijakan Pak Menteri," ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, kedua anak menteri tersebut telah membantu ketika lembaga yang menangani penyelenggaraan haji masih berbentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Pada masa perintisan, lembaga itu menghadapi keterbatasan personel sehingga membutuhkan bantuan untuk menjalankan tugas operasional.

Dahnil mengatakan dirinya turut mengalami kesulitan pada masa awal pembentukan lembaga tersebut. Saat itu, jumlah orang yang membantu masih terbatas, sementara kebutuhan untuk membangun organisasi terus berjalan.

"Badan Penyelenggara Haji itu hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya. Waktu itu Kepala dan Wakil Kepala. Akhirnya kami, saya dulu dibantu oleh teman-teman termasuk yang ini dulu mereka enggak digaji-gaji, nih, Ichsan (Ichsan Marsha, Jubir Kemenhaj saat ini) segala macam, termasuk dua orang putranya Pak Menteri," ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan bahwa pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut berkaitan dengan komitmen kementerian menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia menyatakan kementerian harus terbebas dari perilaku yang melanggar etika dan merusak tata kelola organisasi.

"Itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah itu harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia, dan sebagainya," ujar Dahnil.

Sebelumnya, Mochamad Irfan Yusuf telah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan kedua anaknya dalam membantu pembentukan BP Haji. Ia menyebut lembaga tersebut dirintis dengan sumber daya terbatas, termasuk belum tersedianya kantor dan staf operasional yang memadai.

Dalam penjelasannya di Yogyakarta pada Jumat (23/10/2026), Irfan mengatakan dirinya dan Dahnil menjadi dua pejabat yang memulai pembentukan lembaga tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejumlah orang, termasuk anaknya, membantu pekerjaan pada masa awal tanpa menerima gaji selama beberapa bulan.

"Hanya saya dengan Bang Dahnil saja. Akhirnya Bang Dahnil disambut timnya kebetulan beliau dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji itu.

Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Setelah BP Haji bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada 2026, menurut Irfan, sebagian orang yang telah membantu sejak tahap awal direkrut secara profesional berdasarkan latar belakang keahlian masing-masing. Ia juga menyatakan bahwa peraturan memberikan ruang bagi menteri untuk merekrut tenaga pembantu dari luar, tetapi dirinya tidak menggunakan seluruh kuota yang tersedia.

Irfan turut mengungkapkan bahwa kementeriannya masih menghadapi kekurangan sumber daya manusia. Dari kebutuhan ideal sebanyak 7.000 aparatur, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 4.000 orang.

Karena kementerian belum dapat melakukan perekrutan aparatur sipil negara secara mandiri dalam waktu singkat, Kemenhaj membuka peluang perpindahan pegawai dari kementerian lain dan pemerintah daerah.

"Dua bulan lalu kita ada entry meeting sekitar 300 dari kementerian lain, masih jauh dari kurang," ujar Irfan.