Wamenhaj Targetkan Keppres Pelunasan Haji 2027 Rampung Pekan Ini

Kepastian pelunasan biaya ibadah haji 2027 di Indonesia menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditargetkan rampung pada pekan ini. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan target tersebut dari Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026, agar pemerintah dapat segera menyosialisasikan ketentuan pembayaran kepada calon jemaah.

Menurut Dahnil, calon jemaah diperkirakan perlu menyiapkan dana pelunasan rata-rata sekitar Rp23 juta. Besaran yang harus dibayarkan setiap orang dapat berbeda berdasarkan daerah asal, terutama karena perbedaan jarak dan biaya penerbangan.

Dahnil menjelaskan bahwa penerbitan Keppres menjadi tahapan penting dalam persiapan penyelenggaraan haji 2027. Setelah aturan tersebut terbit, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menyampaikan informasi mengenai besaran pelunasan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Dalam keterangannya yang dilansir ANTARA, Dahnil menyatakan,

"Ini, minggu ini Insya Allah selesai Keppresnya, tinggal nanti kami sosialisasikan," kata Wamenhaj Dahnil.

Ia menekankan bahwa nominal pelunasan tidak seragam secara nasional. Perbedaan biaya perjalanan dari berbagai wilayah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah pembayaran akhir calon jemaah.

Untuk menggambarkan perbedaan tersebut, Dahnil membandingkan biaya perjalanan dari sejumlah kota di Indonesia.

"Misalnya Makassar dengan Surabaya itu pasti berbeda. Kemudian Medan dengan Jakarta itu berbeda. Jadi setiap provinsi pasti berbeda. Itu tergantung dengan jarak, biaya penerbangan dan sebagainya," ujar Wamenhaj Dahnil.

Karena besaran pembayaran bergantung pada ketentuan masing-masing daerah, perkiraan rata-rata Rp23 juta belum dapat dijadikan patokan pasti bagi seluruh calon jemaah. Rincian resmi pelunasan akan disosialisasikan Kemenhaj setelah Keppres diterbitkan.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp98.466.351 per orang. Nilai tersebut mencakup biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah serta bagian yang bersumber dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji.

Berdasarkan rincian penetapan tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi komponen biaya jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per orang, atau 55,50 persen dari total BPIH. Sementara itu, Rp43.817.526, setara 44,50 persen, berasal dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji.

Komponen Bipih mencakup setoran awal jemaah sebesar Rp25.000.000, Nilai Manfaat Virtual Account (VA) jemaah sebesar Rp3.400.000, subsidi pemerintah sebesar Rp3.200.000, dan setoran pelunasan sebesar Rp23.048.825.

Target penerbitan Keppres pada pekan ini menjadi dasar bagi tahapan sosialisasi berikutnya, sementara calon jemaah masih menunggu informasi resmi mengenai besaran pelunasan yang berlaku di daerah masing-masing.