Dua Anak Menteri Haji Mundur dari Jabatan Tenaga Ahli

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerima pengunduran diri Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, dua anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, dari jabatan tenaga ahli pada Senin (26/10/2026). Keputusan tersebut diambil setelah pengangkatan keduanya menjadi sorotan publik di media sosial, dilansir dari Nasional.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi bahwa pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut telah diterima secara resmi. Kemenhaj selanjutnya akan menentukan pengganti untuk mengisi dua posisi yang kosong.

Dahnil menjelaskan bahwa keputusan mengenai pengisian jabatan tersebut berada di tangan Menteri Haji dan Umrah. Ia menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat.

"Hari ini saya Pak Menteri sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini dua orang yang disebut di berita ya itu yang disampaikan juga oleh publik, diputuskan, beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dahnil menegaskan bahwa kementerian akan menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut melalui kebijakan Menteri Haji dan Umrah.

"Nanti kita lihat dan itu tentu adalah kebijakan Pak Menteri," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Menurut Dahnil, kedua anak menteri tersebut telah membantu ketika lembaga yang menangani penyelenggaraan ibadah haji masih berstatus Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Pada masa perintisan, lembaga itu menghadapi keterbatasan personel sehingga membutuhkan bantuan untuk menjalankan tugas operasional.

Dahnil menyebut dirinya juga mengalami langsung kondisi tersebut ketika BP Haji baru dibentuk. Saat itu, ia dan Irfan Yusuf menjadi dua pimpinan yang mengawali pembentukan lembaga, dengan dukungan sejumlah orang yang membantu pekerjaan tanpa menerima gaji.

"Badan Penyelenggara Haji itu hanya dua orang, yaitu Pak Menteri dan saya. Waktu itu Kepala dan Wakil Kepala. Akhirnya kami, saya dulu dibantu oleh teman-teman termasuk yang ini dulu mereka enggak digaji-gaji, nih, Ichsan (Ichsan Marsha, Jubir Kemenhaj saat ini) segala macam, termasuk dua orang putranya Pak Menteri," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ia menyatakan pengunduran diri tersebut sejalan dengan komitmen pimpinan kementerian untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam lingkungan kerja Kemenhaj.

"Itu adalah komitmen Pak Menteri dan komitmen saya untuk memastikan Kementerian Haji dan Umrah itu harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, praktik-praktik yang manipulatif, koruptif, perilaku mafia, dan sebagainya," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Sebelumnya, Irfan Yusuf menjelaskan bahwa kedua anaknya ikut membantu pembentukan BP Haji ketika lembaga tersebut belum memiliki fasilitas kantor maupun staf operasional yang memadai. Ia menyebut bantuan itu diberikan pada tahap awal perintisan organisasi.

Dalam keterangannya di Yogyakarta pada Jumat (23/10/2026), Irfan menjelaskan bahwa dirinya dan Dahnil awalnya hanya memiliki dukungan personel terbatas. Anak-anaknya bersama sejumlah santri turut membantu proses pembentukan lembaga tanpa menerima gaji selama beberapa bulan.

"Hanya saya dengan Bang Dahnil saja. Akhirnya Bang Dahnil disambut timnya kebetulan beliau dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji itu.

Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Setelah BP Haji bertransformasi menjadi Kemenhaj pada 2026, sebagian santri yang telah membantu sejak awal direkrut secara profesional berdasarkan latar belakang keahlian masing-masing. Irfan juga menyatakan bahwa seorang menteri memiliki kuota formal untuk merekrut tenaga pembantu dari luar, tetapi ia tidak menggunakan seluruh alokasi maksimal tersebut.

Di sisi lain, Irfan mengungkapkan bahwa Kemenhaj masih menghadapi kekurangan sumber daya manusia. Dari kebutuhan ideal sekitar 7.000 aparatur, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru mencapai sekitar 4.000 orang.

Karena belum dapat merekrut Aparatur Sipil Negara secara mandiri dalam waktu singkat, Kemenhaj membuka peluang mutasi bagi ASN dari kementerian lain dan pemerintah daerah. Irfan menyebut upaya tersebut telah menghasilkan pertemuan awal dengan ratusan calon personel.

"Dua bulan lalu kita ada entry meeting sekitar 300 dari kementerian lain, masih jauh dari kurang," ujar Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.