Dua Anak Menteri Haji Mundur dari Jabatan Tenaga Ahli

Dua anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, mengundurkan diri dari jabatan tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pengunduran diri tersebut telah diterima pada Senin (26/10/2026), setelah pengangkatan keduanya menjadi sorotan publik, dilansir dari Nasional.

Dahnil menyampaikan bahwa kementerian menerima keputusan tersebut bersama Menteri Haji dan Umrah di kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat. Posisi yang ditinggalkan kedua tenaga ahli itu akan diisi oleh tenaga ahli lain sesuai keputusan menteri.

Dalam keterangannya pada Senin (26/10/2026), Dahnil menjelaskan keputusan menerima pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut.

"Hari ini saya (dan) Pak Menteri sudah menerima pengunduran diri dua orang tenaga ahli," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dahnil menyebut pengunduran diri tersebut sejalan dengan komitmen kementerian menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Penentuan pengganti kedua tenaga ahli itu menjadi kewenangan Menteri Haji dan Umrah.

Polemik pengangkatan kedua anak menteri sebelumnya ramai dibahas di media sosial. Irfan Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Irfan, menjelaskan bahwa keterlibatan anak-anaknya bermula ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih dalam tahap perintisan.

Pada masa awal pembentukan BP Haji, lembaga tersebut belum memiliki fasilitas kantor dan sumber daya manusia yang memadai. Gus Irfan mengatakan saat itu dirinya bekerja bersama Dahnil Anzar Simanjuntak dan mendapat bantuan sejumlah orang, termasuk santri serta anak-anaknya.

Dalam penjelasan pada Jumat (23/10/2026), Gus Irfan menyebut mereka membantu proses pembentukan BP Haji selama sekitar tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji. Setelah BP Haji bertransformasi menjadi Kemenhaj pada 2026, sebagian orang yang terlibat dalam tahap awal kemudian direkrut secara profesional berdasarkan keahlian masing-masing.

Gus Irfan juga menyatakan bahwa peraturan memberikan kuota bagi menteri untuk merekrut tenaga pembantu dari luar struktur aparatur kementerian. Namun, ia mengaku tidak menggunakan seluruh alokasi yang tersedia.

Di tengah polemik perekrutan tersebut, Kemenhaj masih menghadapi kekurangan pegawai. Menurut data kebutuhan yang disampaikan Gus Irfan, kementerian memerlukan sekitar 7.000 aparatur, sedangkan jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 4.000 orang.

Selisih tersebut membuat Kemenhaj masih membutuhkan sekitar 3.000 pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kementerian pun membuka kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian lain dan pemerintah daerah untuk berpindah tugas melalui mekanisme mutasi.

Gus Irfan menyebut penjajakan perpindahan pegawai telah dilakukan bersama sejumlah kementerian. Meski demikian, jumlah pegawai yang masuk belum mencukupi kebutuhan sumber daya manusia Kemenhaj.

Dahnil menegaskan komitmen kementerian untuk menjaga tata kelola organisasi agar terhindar dari praktik tidak etis dan penyalahgunaan kewenangan. Pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut terjadi setelah polemik pengangkatan mereka menjadi perhatian publik.