Amran Copot Delapan Pejabat Bulog dan Bapanas Terkait Beras Subsidi

Delapan pejabat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dicopot dari jabatannya setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diolah menjadi beras premium. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan keputusan tersebut di Jakarta Selatan, Kamis (29/10), sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas kasus yang terungkap di Jakarta.

Selain pencopotan delapan pejabat, dua pejabat lainnya menerima surat peringatan atau teguran. Amran menyatakan pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan para pejabat masih berlangsung, sementara perkara dugaan pengoplosan beras telah memasuki proses hukum dan polisi telah menetapkan tersangka.

Amran menjelaskan, beras SPHP yang semestinya dijual untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau diduga dialihkan menjadi produk berharga lebih tinggi. Praktik tersebut terungkap di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Dalam konferensi pers di kediamannya, Amran merinci jumlah pejabat yang dikenai tindakan administratif.

"Hari ini kita, Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Peringatan ada (kepada) dua (orang), (diberikan) peringatan. Delapan (orang) kita copot," ujar Amran.

Ia menjelaskan, dugaan modus penyalahgunaan bermula dari pembelian beras SPHP melalui jalur resmi Bulog. Setelah beras diterima, kemasannya dibuka dan isinya dipindahkan ke karung lain sebelum dijual kembali sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain.

Amran menerangkan tahapan yang diduga dilakukan pelaku untuk mengubah beras subsidi menjadi produk lain.

"Jadi, dia ini membeli (beras SPHP), order ke Bulog. Setelah diorder, dijual kan. Nah, yang pembeli ini dibongkar bungkusannya kemudian masukkan karung.

Ini dua (hal) biasa yang dilakukan. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos baru dijual," jelas Amran.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan enam pejabat Bulog dinonaktifkan, sedangkan dua pejabat Bapanas dicopot. Dua pejabat lainnya mendapat surat teguran. Menurut Rizal, keputusan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan wilayah dan petugas yang bertanggung jawab mengawasi distribusi beras pemerintah.

Rizal menjelaskan keputusan penonaktifan dan pemberian teguran diambil setelah koordinasi dengan pimpinan terkait.

"Jadi atas tunjuk dari Pak Mentan (Amran) dan direksi (Bulog), rapat direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran," ujar Rizal.

Menurut Rizal, penonaktifan berlaku selama pemeriksaan untuk mengantisipasi kemungkinan hilangnya bukti. Ia menegaskan, tindakan administratif tersebut tidak berarti para pejabat telah terbukti terlibat dalam pengoplosan beras. Jika keterlibatan mereka terbukti, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan, sedangkan pejabat yang tidak terbukti akan dipulihkan nama baiknya.

Dalam perkara ini, Bulog menyebut tersangka berinisial RH merupakan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang membeli beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP. Penelusuran internal Bulog menunjukkan pembelian tersebut tercatat melalui prosedur resmi, tetapi polisi masih mendalami dugaan penyalahgunaan setelah beras dibeli.

Rizal menyebut pembelian beras SPHP oleh mitra RPK umumnya dibatasi sekitar dua hingga empat ton dalam satu kali pemesanan. RH diduga memesan empat ton selama dua hari berturut-turut. Pola pembelian tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam penyelidikan.

Bulog membentuk satuan tugas bersama kepolisian untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Perusahaan juga akan memeriksa mitra RPK di seluruh Indonesia, terutama pihak yang melakukan pemesanan dalam jumlah besar atau dengan frekuensi yang dinilai tidak wajar.

Amran menyatakan pemeriksaan terhadap jajaran Bulog dan Bapanas akan berlanjut. Pejabat yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan beras subsidi akan diserahkan kepada penegak hukum, sementara pemerintah berencana memperketat pengawasan dan menerbitkan surat edaran untuk mencegah kasus serupa terulang.