Amran Copot Delapan Pejabat Bulog dan Bapanas Terkait Beras SPHP

Pemerintah mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah muncul dugaan penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan keputusan tersebut di Jakarta, Kamis (29/10/2026), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengawasan distribusi beras bersubsidi.

Dilansir dari Nasional, Amran menjelaskan bahwa pemerintah telah mengevaluasi 10 pejabat dari Bulog dan Bapanas. Sebanyak delapan orang dicopot dari jabatan, sedangkan dua lainnya menerima peringatan. Penanganan dugaan pelanggaran juga diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain menjatuhkan sanksi kepada pejabat, pemerintah telah memproses hukum sembilan orang dari pihak swasta. Menurut Amran, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pengungkapan pihak yang diduga menjadi pelaku utama masih menunggu perkembangan penyelidikan.

Amran menegaskan bahwa pencopotan dilakukan karena pejabat terkait dinilai lalai menjalankan tanggung jawab pengawasan distribusi pangan bersubsidi.

"Pejabat Bulog dan Bapanas ada 10 orang. Dua diberi peringatan, delapan kita copot. Itu nanti ditindaklanjuti Satgas Pangan. Kalau ada yang bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Ia menyebut penanganan perkara masih berjalan dan pemerintah belum mengungkap pihak yang diduga menjadi pelaku utama.

"Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti diungkapkan," ujar Amran.

Menurut Amran, tanggung jawab pengawasan menjadi dasar evaluasi terhadap pejabat di berbagai tingkatan. Pemerintah juga membuka kemungkinan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui keterlibatan masing-masing pihak dalam dugaan penyimpangan tersebut.

"Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot," tegasnya.

Dugaan penyelewengan dilakukan dengan membeli beras SPHP dari Bulog, membuka kemasan aslinya, lalu memindahkan beras ke karung lain. Beras tersebut kemudian diduga dijual sebagai beras premium atau dicampur dengan jenis beras lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Amran menjelaskan, beras SPHP seharusnya dijual kepada masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dalam dugaan praktik tersebut, beras yang dibeli perusahaan seharga Rp 11.500 per kilogram dari Bulog dikemas ulang dan dijual dengan harga lebih tinggi.

"Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Beras subsidi SPHP yang seharusnya dijual kepada konsumen seharga Rp 12.500 per kilogram, dijual kepada perusahaan seharga Rp 11.500, tetapi kemasannya dibongkar. Ini kejahatan," kata Amran.

Ia menyatakan praktik tersebut menyimpang dari tujuan program SPHP, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia mengambil haknya, kemudian melakukan manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan," tegasnya.

Dalam penjelasan sebelumnya, Amran mengungkap dugaan pengoplosan 600 ton beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium seharga Rp 17.000 per kilogram. Temuan itu disampaikan saat ia mendatangi lokasi yang diduga digunakan untuk pengolahan atau pengemasan ulang beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Amran mengatakan angka 600 ton berasal dari laporan awal yang diterimanya. Ia menduga jumlah beras yang terlibat dapat mencapai ribuan ton, tetapi belum memastikan total keseluruhan maupun periode berlangsungnya praktik tersebut.

"Laporan yang saya terima tadi sebanyak 600 ton, tetapi itu baru yang sekarang. Berarti jumlahnya sudah ribuan ton," ujarnya.

Amran juga menyoroti dukungan pemerintah terhadap sektor pangan yang mencakup produksi dan distribusi. Ia menyebut subsidi serta dukungan pemerintah di sektor hulu mencapai sekitar Rp 160 triliun pada 2026, meningkat dari Rp 144 triliun pada 2025.

Dukungan tersebut mencakup pupuk, traktor, irigasi, serta kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk mendukung produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga keterjangkauan harga konsumen. Menurut Amran, Bulog juga memperoleh dukungan subsidi sebesar Rp 6.000 per kilogram dalam penyerapan beras.

Untuk mencegah penyimpangan serupa, pemerintah akan memperkuat sosialisasi aturan distribusi pangan dan konsekuensi hukumnya. Amran menyatakan pengawasan akan ditingkatkan melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, sementara pihak internal maupun swasta yang terbukti melanggar akan diproses sesuai hukum.