Albanese Desak Indonesia Bela Palestina Lewat Boikot dan Diplomasi

Indonesia didorong memperkuat dukungan terhadap hak rakyat Palestina melalui tekanan ekonomi, diplomasi multilateral, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, menyampaikan seruan tersebut dalam rangkaian kegiatan bersama Amnesty International Indonesia di Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Albanese menilai masyarakat dapat menggunakan keputusan konsumsi dan investasi untuk menekan pihak yang memperoleh keuntungan dari pendudukan Israel. Dalam konferensi pers terpisah, ia juga meminta Indonesia mempertimbangkan konsekuensi hukum dan politik dari keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurut laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, hingga pertengahan Oktober 2026, lebih dari 74.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 175.000 orang terluka di Gaza.

Dalam diskusi yang dihadiri sekitar 800 peserta, Albanese menekankan potensi tekanan konsumen Indonesia terhadap perusahaan yang dinilai berkaitan dengan pendudukan.

"Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Jika hanya 10 persen menggunakan kekuatan boikot mereka, dampaknya sudah sangat berarti," ujar Albanese.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat tidak harus memboikot seluruh produk sekaligus. Menurutnya, tindakan yang terarah dan dilakukan secara konsisten dapat menjadi bentuk tekanan ekonomi, termasuk melalui pilihan di sektor makanan dan minuman, fesyen, serta perbankan.

"Persoalannya bukan semua orang harus memboikot semua produk sekaligus, melainkan memilih tindakan yang dapat dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Pilih satu, pilih sesuatu," kata Albanese.

Ia juga menyarankan masyarakat memeriksa daftar sasaran kampanye gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Indonesia untuk mengidentifikasi perusahaan yang dianggap berkaitan dengan pendudukan.

"Lihat daftar boikot yang diterbitkan gerakan BDS Indonesia. Periksa sektor perbankan dan cari bank yang paling banyak terlibat dalam kegiatan pendudukan Israel di Palestina. Pilih satu, dua, atau tiga entitas untuk diboikot, baik di sektor perbankan, makanan dan minuman, maupun fesyen," ujar Albanese.

Selain boikot konsumen, Albanese mendorong investasi etis agar penempatan dana tidak mendukung kegiatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kendali atas sistem ekonomi global.

"Kita harus mengendalikan kekuatan kapitalisme. Kita perlu menyadari bahwa kita merupakan bagian dari ekonomi global yang kegiatan ekonominya dikendalikan oleh segelintir orang," kata Albanese.

Dalam isu diplomasi, Albanese memperingatkan Indonesia agar tidak mengesampingkan hukum internasional ketika terlibat dalam BoP. Ia mengkritik Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang menjadi dasar pembentukan mekanisme tersebut karena, menurut penilaiannya, tidak sejalan dengan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

"Saya tahu beberapa negara bergabung dengan Dewan Perdamaian dengan niat baik. Namun, seperti kata pepatah, jalan menuju neraka dipenuhi niat baik," ujar Albanese.

Ia menilai lemahnya respons internasional terhadap Gaza mencerminkan krisis multilateralisme dan mendesak pembaruan sistem kerja sama global agar lebih mencerminkan prinsip kesetaraan.

"Sekarang, Gaza telah menjadi batu sandungan yang menyebabkan seluruh sistem itu runtuh. Kita membutuhkan multilateralisme yang diperbarui, yaitu multilateralisme yang telah didekolonisasi," kata Albanese.

Albanese juga mendorong Indonesia memainkan peran lebih besar di PBB. Indonesia telah mengumumkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 pada Sidang Umum ke-81 Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2026.

"Saya sungguh meyakini bahwa multilateralisme diperlukan. Saya sungguh percaya bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat dan harus memainkan peran utama dalam membentuk multilateralisme baru," ujar Albanese dalam konferensi pers.

Ia mengharapkan Indonesia mempertimbangkan keterlibatan dalam Hague Group, kelompok yang disebutnya sebagai salah satu titik awal pembahasan bentuk multilateralisme baru. Albanese juga mengaitkan harapan tersebut dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan nilai Ubuntu dari Afrika Selatan yang menekankan keterhubungan antarmanusia.

Albanese mengingatkan bahwa tekanan terhadap tatanan internasional dapat melemahkan perlindungan bagi warga sipil. Ia menilai kondisi tersebut berisiko membuat hukum internasional kehilangan perannya dalam mencegah pelanggaran dan konflik.

"Perasaan saya, kita sedang jatuh ke jurang. Kita benar-benar sedang menukik ke dalamnya, menuju dunia ketika warga sipil tidak lagi dilindungi, tetapi justru menjadi sasaran," ujarnya.

Ia meminta pemerintah Indonesia mempertahankan konsistensi dukungan terhadap Palestina dan menjadikan hukum internasional sebagai dasar kebijakan luar negeri.

"Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk selalu berpedoman pada hukum internasional secara konsisten dan dalam setiap tindakannya," kata Albanese.

Albanese merujuk pada pendapat Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina melanggar hukum internasional dan harus diakhiri. Konsekuensi yang disebutnya mencakup penarikan pasukan Israel, pembongkaran permukiman, penghentian eksploitasi sumber daya Palestina, serta kompensasi atas penderitaan sejak 1967.

Sementara itu, pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembicaraan mengenai keterlibatan dalam BoP sejak Maret 2026. Menurut laporan MINA, rencana pengiriman hingga 8.000 personel untuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza juga ditunda tanpa batas waktu pada 17 Maret.

Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan BoP pada Januari 2026 dengan pertimbangan bahwa keikutsertaan Indonesia dapat membantu pemulihan Gaza. Namun, keputusan tersebut menuai kritik, sedangkan pemerintah belum mengumumkan kapan penangguhan keterlibatan akan berakhir atau apakah Indonesia akan keluar dari lembaga tersebut.