Albanese Minta Indonesia Tinjau Keterlibatan dalam Board of Peace

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam wawancara di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), Albanese memperingatkan risiko pengesampingan suara rakyat Palestina akibat pengaruh AS dan Israel dalam mekanisme tersebut, dilansir dari Internasional.

Albanese menilai keterlibatan Indonesia juga berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik dengan Palestina. Ia mempertanyakan kelayakan Israel untuk turut menentukan masa depan rakyat Palestina di tengah kritik terhadap keterwakilan mereka dalam struktur BoP.

Albanese menjelaskan bahwa meskipun memahami maksud Indonesia, mekanisme yang dibentuk tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran serius.

"Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ujar Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina.

Ia juga memperingatkan risiko bagi hubungan Indonesia dengan Palestina apabila keputusan mengenai masa depan wilayah tersebut ditentukan melalui mekanisme yang dinilai tidak memberikan ruang memadai bagi rakyat Palestina.

"Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel," ujar Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina.

Albanese menyarankan Indonesia memperkuat keterlibatan dalam Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia. Kelompok tersebut mendorong penegakan hukum internasional melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk yang berkaitan dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyatakan kesediaan bergabung dengan BoP dan menyampaikan komitmen untuk berkontribusi dalam pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Namun, Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (22/10/2026) menyatakan pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut masih ditangguhkan.

BoP diumumkan Trump pada Januari 2026 untuk menangani konflik internasional, termasuk persoalan Gaza. Inisiatif tersebut juga memunculkan perhatian mengenai peran PBB dalam penyelesaian konflik global serta kecukupan keterwakilan Palestina dalam pengelolaan wilayah itu.

Sejumlah pakar hak asasi manusia mengkritik struktur BoP karena dinilai tidak memberikan keterwakilan yang memadai bagi Palestina, meskipun badan tersebut dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza.

Menanggapi kritik tersebut, seorang pejabat BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Pejabat itu menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama dalam proses tersebut.

Pejabat BoP tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintahan sipil dan pemulihan Gaza dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Komite itu terdiri dari para profesional Palestina asal Gaza dan dipimpin Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.

Albanese menilai keberadaan sejumlah pejabat Palestina dalam struktur tersebut belum cukup untuk memastikan keterwakilan rakyat Palestina. Perbedaan pandangan mengenai representasi tersebut menjadi salah satu pokok kritik terhadap mekanisme pengelolaan Gaza.

Di Indonesia, rencana keterlibatan dalam BoP menuai kritik dari sejumlah kelompok karena dinilai perlu diselaraskan dengan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dan kecaman terhadap kekerasan Israel terhadap Palestina.

Kantor Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia akan keluar dari BoP apabila keikutsertaan tersebut tidak memberikan manfaat bagi Palestina. Pernyataan itu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah di tengah penangguhan pembahasan keanggotaan.

Sementara itu, rencana perdamaian Trump untuk Gaza masih menghadapi hambatan. Gencatan senjata pada 2025 menghasilkan pembebasan sandera yang ditahan Hamas serta ratusan tahanan dan narapidana Palestina.

Namun, upaya melucuti senjata Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel belum berjalan sesuai rencana. Pasukan Israel juga masih melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza, menurut laporan sumber yang dikutip dalam pemberitaan tersebut.