Zulkifli Hasan Targetkan 40000 Koperasi Merah Putih Rampung 2026

Pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 hingga 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) selesai pada akhir 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target tersebut di Jakarta pada Rabu (14/10/2026), dengan fokus mempercepat pembangunan fisik dan mempersiapkan ribuan koperasi agar segera beroperasi, dilansir dari Nasional.

Menurut Zulkifli, hampir 29.000 unit telah memasuki tahap persiapan operasional. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang mendukung kemungkinan pencapaian target hingga 40.000 unit pada akhir tahun ini.

Dalam konferensi pers mengenai persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah kini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan operasional setelah pembentukan koperasi diselesaikan.

“Sekarang sudah moderat 35.000, tapi yang sudah akhir tahun, sudah siap sekarang hampir 29.000,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pembangunan tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), serta pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan desa. Zulkifli menyebut TNI turut membantu percepatan pembangunan karena jumlah koperasi yang dikerjakan besar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari hampir 29.000 unit yang sedang dipersiapkan, sekitar 8.000 koperasi menjadi prioritas awal untuk dilengkapi dengan barang dagangan dan sarana pendukung. Pemerintah memeriksa ketersediaan pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng, gas LPG, dan beras, serta kendaraan operasional berupa truk dan mobil pikap.

Untuk mendukung penyaluran beras, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan sebanyak satu juta ton bagi 33,2 juta penerima manfaat. Menurut Zulkifli, program tersebut masih menjalani penyelesaian administrasi dan verifikasi data.

Selain bantuan pangan, pemerintah menyalurkan satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga keterjangkauan harga. Pengiriman beras SPHP ke koperasi yang telah siap beroperasi juga sedang berlangsung.

Pemerintah menjadwalkan pemantauan serentak mulai 15 Oktober 2026 untuk memeriksa kesiapan sekitar 8.000 koperasi selama delapan hari. Kegiatan tersebut melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dan jajaran TNI untuk mengidentifikasi kekurangan fasilitas, memastikan ketersediaan barang, serta menangani hambatan operasional.

Selain pemantauan lapangan, pemerintah menyiapkan posko untuk memantau perkembangan di berbagai daerah selama satu bulan. Zulkifli mengakui kesiapan setiap koperasi berbeda, sehingga sejumlah unit masih memerlukan kelengkapan fasilitas dan pendampingan.

Pemerintah juga memperkirakan penguatan kapasitas pengurus membutuhkan waktu satu hingga dua tahun. Pendampingan tersebut diperlukan agar koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha dan menjalankan operasional secara lebih mandiri.