Pemerintah Percepat Distribusi Barang Subsidi Lewat KDKMP

Pemerintah mempercepat penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga sesuai ketentuan. Dilansir dari Nasional, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan langkah tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah 10.070 gerai mulai beroperasi serentak pada 15 Oktober 2026.

Menurut Ferry, gerai KDKMP yang telah ditinjau pemerintah menyediakan sejumlah komoditas bersubsidi, termasuk minyak goreng MinyaKita, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta LPG 3 kilogram (kg). Ia menyebut pasokan minyak goreng dan beras di lokasi yang ditinjau relatif tidak mengalami kendala.

Dalam keterangan resmi Bakom RI pada Rabu (21/10/2026), Ferry menjelaskan bahwa percepatan distribusi menjadi prioritas agar penyaluran barang bersubsidi melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Jadi, penyaluran barang subsidi ini, seperti diarahkan Bapak Presiden, harus diimplementasikan dengan baik dan kemudian harus diakselerasi. Jadi memang kami sekarang intensif untuk mempercepat proses penyaluran barang-barang subsidi," ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Ferry menyatakan bahwa ketersediaan sejumlah komoditas di gerai yang telah diperiksa pemerintah relatif aman. Menurut dia, langkah berikutnya adalah mempercepat distribusi agar akses masyarakat terhadap barang bersubsidi semakin luas.

"Minyak goreng, beras, relatif tidak ada masalah. Tapi kemudian memang kita perlu akselerasi saja," ujar Ferry Juliantono.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Koperasi akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara. Pertemuan ini ditujukan untuk memperlancar penyaluran barang bersubsidi melalui gerai KDKMP yang telah beroperasi.

Ferry menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan dapat mendekatkan saluran distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat. Ia juga menyoroti panjangnya rantai distribusi yang dinilai dapat memengaruhi kemudahan warga memperoleh komoditas bersubsidi, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaannya.

"KDKMP di seluruh desa dan kelurahan nantinya akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan kemudian menjadi jawaban atas kehadiran negara di lapangan untuk menggantikan para aktor nonnegara yang selama sekian puluh tahun ini menjadi kultur di masyarakat," jelas Ferry Juliantono.