Pemerintah Percepat Bantuan Beras untuk 33,2 Juta Keluarga

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia sebelum Desember 2026. Presiden Prabowo Subianto menyetujui percepatan program bagi keluarga dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan, dilansir dari Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan mencakup alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap keluarga akan menerima 30 kilogram beras sekaligus, dengan jatah 10 kilogram per bulan, sementara total kebutuhan beras untuk program tersebut mendekati 1 juta ton.

Dalam keterangannya setelah Rapat Koordinasi Terbatas di kantornya pada Senin (26/10/2026), Zulkifli menjelaskan bahwa bantuan tersebut diprioritaskan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang kesulitan membeli kebutuhan pokok.

"Jumlahnya 1 juta ton untuk 33,2 juta desil 1 sampai desil 4. Seluruh Indonesia. Itu yang tidak bisa membeli jadi diberi. Dipercepat," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Menurut Zulkifli, percepatan penyaluran merupakan keputusan pemerintah yang telah dibahas bersama Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perhubungan. Pemerintah menargetkan distribusi selesai sebelum Desember 2026.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui percepatan bantuan untuk seluruh penerima yang masuk kelompok sasaran. Penyaluran sekaligus mencakup jatah tiga bulan agar keluarga penerima memperoleh total 30 kilogram beras.

"Pak Presiden memutuskan, beliau setuju bantuan pangan untuk 33,2 juta dari desil 1 sampai 4. Kita percepat, kita percepat ya, sebelum Desember ini selesaikan. Masing-masing 30 kilo," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Selain bantuan beras gratis, pemerintah mempercepat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga di pasar. Beras dalam program SPHP dijual kepada masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah, berbeda dari bantuan pangan yang diberikan tanpa biaya kepada keluarga penerima manfaat.

Zulkifli menyebut harga beras SPHP ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kilogram di Jawa dan Rp 13.100 per kilogram di luar Jawa. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk mendukung penyaluran melalui program tersebut.

Percepatan kedua program berlangsung ketika harga sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai rawit dan cabai merah, mengalami kenaikan. Pemerintah juga memantau kenaikan harga beras yang dikaitkan dengan kondisi kemarau karena dapat menambah pengeluaran rumah tangga.

Untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Natal dan Tahun Baru serta Ramadan, pemerintah menyiapkan penguatan logistik dan distribusi pangan. Kelancaran penyaluran bantuan serta pelaksanaan program SPHP menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.