Yusuf Soroti Tekanan Pembiayaan APBN Kuartal IV 2026

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti tekanan pembiayaan APBN kuartal IV-2026. Dilansir dari Nasional, pemerintah menghadapi kebutuhan penerbitan SBN besar, biaya bunga tinggi, dan pengujian kredibilitas fiskal.

Menurut Yusuf, pemerintah telah menarik utang baru melalui penerbitan SBN neto Rp 497,5 triliun hingga September 2026 atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun. Sisa kebutuhan penerbitan mencapai sekitar Rp 302 triliun dalam tiga bulan terakhir.

Kebutuhan tersebut belum termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo. Yusuf juga menyebut realisasi pinjaman neto masih minus Rp 3,2 triliun dari target positif Rp 32,7 triliun.

Yusuf menilai kombinasi kebutuhan penerbitan, biaya bunga, dan kondisi pasar menjadi perhatian utama pemerintah pada akhir tahun.

"Yang paling perlu diwaspadai pada kuartal IV adalah tiga tekanan yang muncul bersamaan, yaitu kebutuhan penerbitan SBN yang menumpuk, biaya bunga yang terkunci untuk jangka panjang, dan kredibilitas fiskal yang sedang diuji," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Menurut Yusuf, ruang pemerintah mengatur waktu penerbitan SBN tetap ada, tetapi penundaan dapat membuat kebutuhan pembiayaan terkonsentrasi dalam waktu singkat. Kondisi itu dapat membatasi pilihan tenor dan tingkat imbal hasil yang ditawarkan.

Yusuf mencatat yield SBN tenor 10 tahun mencapai 7,24%, sekitar 34 basis poin di atas asumsi APBN 2026 sebesar 6,9%. Berdasarkan sensitivitas Kementerian Keuangan, kenaikan yield 0,1 poin persentase berpotensi menambah beban bunga sekitar Rp 1,9 triliun.

Menurut Yusuf, penerbitan SBN dengan yield tinggi dapat mengunci biaya bunga selama tenor obligasi. Ia membandingkan yield akhir 2025 sekitar 6,03% dengan kondisi saat ini.

"Jadi, tekanan pasar hari ini akan menjadi beban APBN selama bertahun-tahun," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Yusuf juga menjelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap pasar SBN, termasuk perubahan yield US Treasury, arus modal asing, dan nilai tukar rupiah. Porsi kepemilikan investor asing di pasar SBN tercatat sekitar 12,97% per akhir Agustus 2026.

Menurut Yusuf, risiko terbesar berasal dari kredibilitas kebijakan fiskal. Ia menyoroti perhatian pasar terhadap prospek defisit yang meningkat dan kemungkinan tekanan harga minyak terhadap defisit.

"Akibatnya, pemerintah bersaing dengan sektor swasta dalam memperebutkan likuiditas," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.

Menurut Yusuf, kenaikan yield SBN dapat memengaruhi penyaluran kredit perbankan karena bank memiliki alternatif menempatkan dana pada surat utang pemerintah. Kondisi itu terjadi saat suku bunga acuan Bank Indonesia berada di level 5,75%.

Yusuf menyarankan pemerintah memanfaatkan saldo kas secara terukur dan memperluas basis investor domestik serta ritel. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi sensitivitas pembiayaan terhadap perubahan arus modal asing.

"Namun, langkah yang paling penting adalah memberikan kepastian bahwa defisit APBN tetap berada dalam batas 3% PDB dan pembiayaan oleh bank sentral tidak menjadi pilihan," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia.