Pemerintah Perlu Naikkan Imbal Hasil SBN Akhir 2026

Pemerintah menghadapi tantangan dalam menghimpun pembiayaan melalui lelang Surat Berharga Negara (SBN) menjelang akhir 2026. Sejumlah ekonom menilai peningkatan imbal hasil atau yield diperlukan agar instrumen obligasi pemerintah kembali menarik bagi investor domestik maupun asing, dilansir dari Nasional.

Tekanan tersebut muncul seiring meningkatnya premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia serta ketidakpastian pasar keuangan. Situasi ini membuat penerbitan surat utang, terutama yang menggunakan denominasi rupiah, membutuhkan strategi yang lebih kompetitif.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah masih memiliki tujuh agenda lelang SBN sepanjang November-Desember 2026. Rinciannya terdiri dari empat lelang pada November dan tiga lelang pada Desember.

Dari seluruh agenda tersebut, pemerintah membidik penghimpunan dana sebesar Rp 240 triliun selama kuartal IV-2026. Target ini membuat penentuan tingkat imbal hasil menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan penerbitan obligasi.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman melihat peluang pasar obligasi Indonesia masih terbuka. Salah satu indikatornya adalah perbedaan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dengan US Treasury berjangka 10 tahun yang semakin besar.

Pada Jumat lalu, selisih atau spread kedua instrumen tersebut hampir menyentuh 290 basis poin (bps). Angka ini meningkat dibandingkan posisi sebelumnya yang masih berada di sekitar 200 bps.

Lebarnya perbedaan imbal hasil tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik bagi investor, khususnya mereka yang mempertimbangkan instrumen obligasi dengan jangka waktu panjang.

Juniman menyampaikan pandangannya mengenai peluang penerbitan obligasi pemerintah dengan mempertimbangkan selisih imbal hasil tersebut.

"Seharusnya kondisi ini menarik untuk penerbitan obligasi, terutama untuk tenor-tenor jangka panjang, karena gap-nya sangat lebar dengan US Treasury," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).

Meski demikian, pemerintah tetap perlu menyesuaikan pilihan denominasi surat utang dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebutuhan mata uang untuk pembayaran maupun pembiayaan jangka panjang menjadi pertimbangan tersendiri.

Apabila membutuhkan dolar AS atau mata uang asing lainnya, penerbitan obligasi dalam denominasi valuta asing (valas) dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, ketika tidak ada kebutuhan khusus terhadap mata uang asing, pemerintah disarankan memaksimalkan penerbitan SBN berdenominasi rupiah.

Imbal Hasil Kompetitif untuk Mengimbangi Risiko

Menurut Juniman, kondisi pasar domestik belum sepenuhnya mendukung penerbitan obligasi rupiah. Evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang belum tuntas serta sentimen terhadap kondisi pemerintahan turut memengaruhi penilaian investor.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan kompensasi risiko melalui penawaran yield yang lebih menarik. Perhitungan Juniman menunjukkan US Treasury tenor 10 tahun menawarkan imbal hasil sekitar 5%.

Apabila menerbitkan obligasi menggunakan denominasi dolar AS, pemerintah diperkirakan perlu memberikan yield sekitar 6,6%. Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dalam denominasi rupiah berada di kisaran 7,75% berdasarkan posisi Jumat lalu.

Juniman menjelaskan bahwa perbedaan tingkat imbal hasil kedua pilihan tersebut relatif terbatas, tetapi risiko nilai tukar tetap harus masuk dalam perhitungan pemerintah.

"Jadi, kalau melihat kondisi seperti ini, perbedaannya sebenarnya sedikit, hanya sekitar 0,1%. Namun, pemerintah tentu tidak hanya mempertimbangkan persoalan tersebut, termasuk juga risiko nilai tukar," jelasnya.

Evaluasi terhadap hasil lelang sebelumnya juga menjadi perhatian. Juniman menilai penyerapan yang kurang optimal dalam lelang pada Selasa lalu berkaitan dengan tingkat imbal hasil yang ditawarkan, terutama untuk obligasi berjangka panjang.

Pada pelaksanaan lelang tersebut, spread antara SBN dan US Treasury sempat berada di sekitar 190 bps atau masih di bawah 200 bps. Posisi ini lebih rendah dibandingkan selisih imbal hasil yang kini mendekati 290 bps.

Untuk menjaga minat investor asing, Juniman memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun perlu dipertahankan dalam rentang 7,5%-7,9%. Rentang tersebut dinilai dapat memberikan daya tarik yang memadai di tengah peningkatan premi risiko.

Ia juga mengaitkan kebutuhan imbal hasil tersebut dengan perubahan premi risiko Indonesia dan perbandingan tingkat keuntungan obligasi kedua negara.

"Iya, karena ini berkaitan dengan risk premium. Risk premium kita naik. Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun Indonesia sudah berada di sekitar 7,6%, sementara US Treasury berada di kisaran 5%." katanya.

Pelemahan rupiah turut menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Menurut Juniman, penurunan nilai tukar berpotensi memperbesar premi risiko sekaligus mendorong peningkatan credit default swap (CDS) Indonesia.

Investor potensial SBN juga tidak terbatas pada pemodal asing. Perbankan domestik menjadi bagian dari kelompok pembeli obligasi pemerintah, sehingga tingkat yield yang kompetitif dinilai tetap relevan bagi kedua kelompok investor.

Bank BCA Soroti Strategi Penerbitan SBN

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memiliki pandangan bahwa pasar obligasi pemerintah masih menawarkan peluang investasi. Kondisi tersebut tetap terlihat meskipun volatilitas pasar global dan domestik meningkat akibat perkembangan situasi di Timur Tengah.

David menilai rentang imbal hasil 7,5%-8% masih berpotensi menarik bagi investor yang mengutamakan tingkat keuntungan dari instrumen pendapatan tetap.

"Pasar SBN masih sangat menarik, apalagi investor berbasis yield seeking dengan proyeksi yield sekitar 7,5%-8%," ujar David kepada Kontan.

Untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar, David menyarankan pemerintah menjaga keseimbangan penerbitan obligasi dalam denominasi rupiah dan valuta asing. Strategi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan negara.

Selain pilihan denominasi, karakteristik jangka waktu obligasi juga perlu diperhatikan. SBN dengan durasi lebih pendek dinilai memiliki daya tarik lebih besar bagi investor dalam situasi pasar seperti sekarang.

David turut menyarankan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif agar kebutuhan APBN tidak hanya bergantung pada penerbitan surat utang melalui mekanisme lelang.

Beberapa pilihan yang dapat dioptimalkan mencakup pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, serta penggunaan saldo anggaran lebih (SAL). Alternatif tersebut dapat menjadi pelengkap strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan negara.

"Alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman bilateral atau multilateral atau penarikan SAL juga bisa diupayakan," ujarnya.