YLKI Desak Pemerintah Hapus PPN Pembalut Wanita

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut wanita dinilai perlu ditinjau ulang karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan biologis perempuan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah menghapus pajak tersebut demi menjaga keterjangkauan kebutuhan menstruasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Desakan tersebut disampaikan YLKI dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kesehatan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender. Dilansir dari Nasional, organisasi tersebut menilai pembalut tidak semestinya diperlakukan sebagai barang mewah karena penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan dasar yang tidak dapat dihindari.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyampaikan bahwa kebijakan perpajakan terhadap produk menstruasi perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, kewajiban membayar pajak atas kebutuhan tersebut berpotensi meningkatkan pengeluaran rutin perempuan.

Dampak ekonomi dari kebijakan ini juga dinilai tidak terbagi secara merata. Perempuan yang berasal dari keluarga dengan kemampuan finansial terbatas berpotensi menghadapi kesulitan lebih besar dalam menyediakan kebutuhan menstruasi dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki daya beli lebih tinggi.

Niti menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat ketika menetapkan objek pajak. Kebutuhan biologis perempuan, menurut YLKI, perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen dan kebijakan yang memperhatikan kesetaraan.

Dalam keterangannya pada Senin (2/11/2026), Niti menyampaikan kritik terhadap pendekatan pemerintah dalam menentukan sumber penerimaan negara.

"Negara jangan miskin ide dan miskin gagasan dalam memungut pajak hingga kebutuhan dasar perempuan menjadi objek pemajakan," ujar Niti.

YLKI menjelaskan bahwa menstruasi merupakan proses biologis yang secara alami dialami perempuan dan tidak dapat dihindari. Dalam kondisi tersebut, pembalut memiliki fungsi penting untuk menunjang kebersihan, kesehatan, serta kenyamanan selama berlangsungnya menstruasi.

Karena berkaitan dengan kebutuhan tersebut, ketersediaan produk menstruasi dengan harga terjangkau menjadi perhatian dalam tuntutan penghapusan PPN. Beban tambahan akibat pajak berpotensi semakin dirasakan oleh perempuan dari kelompok ekonomi rentan.

YLKI juga mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut besarnya pengeluaran rumah tangga. Pengenaan pajak terhadap kebutuhan menstruasi perlu dievaluasi karena berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi apabila dampaknya lebih berat ditanggung kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Oleh sebab itu, kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan perlindungan konsumen sekaligus kesetaraan gender. Kedua aspek tersebut dinilai penting agar kebijakan penerimaan negara tidak menambah beban kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Selain meminta penghapusan PPN pembalut, YLKI turut mendorong pemerintah mencari alternatif penerimaan negara yang lebih berkeadilan. Optimalisasi penerimaan pajak, menurut organisasi tersebut, tidak harus dilakukan dengan membebankan pajak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Beberapa upaya yang disoroti meliputi perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penanganan kebocoran penerimaan negara. Langkah-langkah tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat penerimaan tanpa menjadikan kebutuhan mendasar kelompok rentan sebagai sasaran tambahan.

Niti kembali menekankan pentingnya pembaruan strategi pemerintah dalam menggali potensi penerimaan negara agar kebijakan perpajakan tidak mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat menjadi sasaran pemajakan hanya karena pemerintah tidak memiliki terobosan dalam menggali sumber penerimaan yang lebih adil dan prosesif," kata Niti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, YLKI meminta pemerintah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku agar pembalut wanita tidak lagi dikenakan PPN. Permintaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan dasar perempuan.

Evaluasi juga diminta mencakup produk kebutuhan menstruasi lainnya. YLKI menilai penetapan pajak atas produk-produk tersebut perlu memperhitungkan manfaatnya bagi kesehatan, kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya, serta kepentingan perlindungan konsumen.

Dalam tuntutannya, organisasi tersebut kembali menyoroti perlunya strategi penerimaan negara yang tidak hanya berorientasi pada optimalisasi pajak, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.

"Menyusun strategi penerimaan pajak yang kreatif, progresif, dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi pajak dan penguatan kepatuhan, tanpa membebani pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan," pungkasnya.