KSSK Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Tekanan Pasar Keuangan

Ketahanan ekonomi Indonesia menjadi perhatian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) setelah pasar saham dan surat utang mengalami tekanan. Meski demikian, pemerintah bersama otoritas keuangan memastikan kondisi tersebut tidak akan menghambat perekonomian domestik maupun pertumbuhan nasional, dilansir dari Nasional.

Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi gejolak pasar. Koordinasi lintas lembaga juga terus diperkuat sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tekanan Pasar Saham dan Surat Utang Indonesia

Pasar saham menjadi sektor yang mengalami tekanan paling besar dalam gejolak keuangan domestik. Pada penutupan kuartal III-2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mencatat penguatan 7,58% secara kuartalan atau quarter on quarter (QoQ) dengan posisi 6.071,14.

Situasi berubah setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan kebijakannya pada 16 Oktober 2026. Sentimen tersebut diikuti penurunan IHSG sebesar 11,57% hingga menyentuh level 5.185,11.

Pelemahan indeks saham berlanjut sampai Selasa (3/11/2026). Pada perdagangan tersebut, IHSG mengakhiri sesi di posisi 4.904,29.

Tekanan serupa turut memengaruhi pasar surat utang. Premi risiko Indonesia yang tercermin melalui Credit Default Swap (CDS) mengalami kenaikan, dengan tenor lima tahun mencapai 105,07 dan tenor 10 tahun berada di angka 155,43.

Kenaikan indikator risiko tersebut juga berdampak terhadap permintaan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Investor kini meminta yield lebih tinggi, yakni sekitar 7,7%-7,8% untuk surat utang dengan tenor 10 tahun.

Empat Lembaga Perkuat Koordinasi Stabilitas Keuangan

Untuk menghadapi perkembangan tersebut, KSSK mengandalkan kerja sama empat institusi, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Suahasil menjelaskan bahwa seluruh lembaga tersebut menjalankan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Koordinasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan pimpinan setiap bulan, rapat yang melibatkan staf, serta komunikasi bilateral.

"Saya ingin menegaskan di sini, KSSK, kami, empat lembaga, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK dan Dewan Komisioner LPS, itu bekerja sama menjaga stabilitas sistem keuangan dengan seluruh perangkat yang telah disampaikan, dituliskan di dalam undang-undang," ujar Suahasil dalam konferensi pers rapat berkala KSSK Kuartal IV-2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat pilar kebijakan yang menjadi fondasi pengamanan sistem keuangan nasional. Masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling mendukung dalam mempertahankan ketahanan ekonomi.

1. Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Pemerintah menjaga kesehatan anggaran dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara juga diarahkan untuk mempertahankan daya beli sekaligus mengurangi beban masyarakat ketika terjadi gejolak ekonomi global.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah subsidi dan kompensasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah kenaikan harga berbagai komoditas langsung menekan kemampuan belanja masyarakat.

2. Kebijakan Moneter Bank Indonesia

BI bertugas mempertahankan stabilitas moneter sekaligus memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaannya mencakup pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Selain itu, penguatan instrumen lindung nilai atau hedging, pendalaman pasar uang dan valuta asing, serta pengaturan giro wajib minimum (GWM) menjadi bagian dari kebijakan yang dijalankan.

3. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

OJK bertanggung jawab menjaga kesehatan sektor jasa keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. Perkembangan pasar serta berbagai indikator stabilitas keuangan juga menjadi bagian dari pemantauan otoritas tersebut.

4. Penjaminan Simpanan oleh LPS

LPS menjalankan perlindungan terhadap simpanan nasabah perbankan. Lembaga ini juga memiliki tanggung jawab melakukan resolusi bank secara efektif dan efisien untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Keempat pilar tersebut menjadi dasar koordinasi KSSK dalam menghadapi tekanan terhadap sistem keuangan nasional. Suahasil menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga akan terus dilanjutkan.

"Inilah caranya bagaimana KSSK memastikan ketahanan sistem atau ketahanan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tentu kami terus akan bekerja bersama," ujar Suahasil.

Ia juga kembali menekankan pentingnya keselarasan kebijakan untuk mempertahankan kondisi ekonomi nasional dan memperkuat daya tahan sistem keuangan.

"Kami ingin menegaskan sekali lagi KSSK akan terus berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakanmenjaga fundamental ekonomi dan ketahanan sistem keuangan nasional," tegasnya.

KSSK Perkirakan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4%-5,5%

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan, prospek perekonomian Indonesia sepanjang 2026 masih dinilai positif. KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,4%-5,5% secara tahunan atau year on year (YoY).

Perkiraan tersebut didukung oleh permintaan domestik dan perkembangan ekspor yang tetap positif. Konsumsi rumah tangga mendapatkan dorongan dari stimulus fiskal, sedangkan investasi diperkirakan meningkat berkat kelanjutan proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas pemerintah.

Dari sisi belanja negara, percepatan realisasi anggaran dan penyaluran bantuan sosial turut mendukung konsumsi pemerintah. Sementara itu, peningkatan ekspor nonmigas didorong oleh momentum kenaikan harga serta permintaan komoditas ekspor.

Sejumlah indikator aktivitas ekonomi juga memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Penjualan mobil pada September 2026 tercatat meningkat 28,1% secara tahunan, sedangkan penjualan sepeda motor mengalami pertumbuhan sebesar 15,4%.

Perbaikan aktivitas industri tercermin dari indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. Indeks tersebut bergerak naik dari level 52 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026.

Berdasarkan berbagai perkembangan tersebut, Suahasil menyampaikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun.

"Dengan perkembangan tersebut ekonomi Indonesia di tahun 2026 diprakirakan tumbuh di sekitar 5,4%-5,5% year on year," ujar Suahasil.

KSSK akan terus memantau perkembangan perekonomian dan kondisi sektor keuangan untuk mengantisipasi potensi rambatan risiko global. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan juga akan diperkuat guna menjaga fundamental ekonomi nasional.

Selain mempertahankan stabilitas keuangan, KSSK menyatakan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Agenda rapat berkala KSSK berikutnya telah dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.