Pemerintah Bahas Penyesuaian Batas PTKP untuk Tahun 2027

Rencana perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027 belum memasuki tahap penetapan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih membahas kebijakan tersebut bersama kementerian terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan masih berlangsung karena kebijakan PTKP yang sedang disiapkan merupakan bagian dari program pemerintah untuk 2027. Hingga kini, belum ada angka resmi mengenai batas penghasilan yang akan dibebaskan dari pajak.

"Masih dalam pembahasan karena ini untuk masih program di tahun 2027," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Besaran PTKP yang baru nantinya juga akan melalui proses konsultasi dengan DPR. Pemerintah masih mengoordinasikan pembahasan tersebut dengan sejumlah kementerian sebelum menentukan kebijakan final.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa penentuan besaran PTKP 2027 belum selesai. Ia menyebut pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan mengenai nominal baru.

"Masih dalam proses pembahasan dengan kementerian terkait, dan tentunya dikonsultasikan ke DPR," ujar Drajad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kepada Kontan, Selasa (27/10/2026).

Saat ini, batas PTKP bagi wajib pajak orang pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun. Nilai tersebut setara dengan Rp 4,5 juta per bulan dan menjadi batas penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Besaran PTKP berpengaruh terhadap penghitungan penghasilan kena pajak bagi pekerja. Jika pemerintah menaikkan batas tersebut, bagian penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 21 akan berkurang.

Dengan demikian, pekerja yang memiliki penghasilan dalam kelompok tertentu berpotensi memperoleh pendapatan bersih lebih besar apabila penyesuaian PTKP diberlakukan. Namun, pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan besaran baru maupun keputusan resmi mengenai perubahan batas tersebut.