Yield SUN 10 Tahun Naik ke 7,65% Akibat Risiko Domestik

Kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun hingga 7,65% mencerminkan meningkatnya tekanan risiko dari dalam negeri. Kondisi tersebut terjadi ketika imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat justru mengalami penurunan, sebagaimana dilansir dari Investasi. Tekanan juga terlihat pada berbagai tenor lainnya.

Yield SUN tenor 5 tahun mencapai 7,52%, sedangkan tenor 30 tahun berada di posisi 7,76%. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai perkembangan tersebut lebih berkaitan dengan kondisi domestik dibandingkan perubahan sentimen pasar internasional. Penilaiannya merujuk pada pergerakan yield selama sebulan terakhir.

Perbandingan dengan pasar Amerika Serikat memperkuat gambaran tersebut. Yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di level 4,92%, setelah turun 1,44% dalam sepekan dan 7,11% selama sebulan terakhir.

Sementara itu, credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun mengalami peningkatan cukup tajam dibandingkan posisi akhir 2025 dan awal 2026. Nilainya kini mencapai 154 bps. Yusuf menjelaskan bahwa perkembangan kedua indikator tersebut memperlihatkan peningkatan persepsi risiko terhadap Indonesia.

"Kenaikan yield dalam sebulan terakhir lebih mencerminkan peningkatan premi risiko Indonesia daripada perubahan kondisi global," ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (30/10/2026).

Faktor domestik yang menekan yield SUN

Ada beberapa persoalan dalam negeri yang saling berkaitan dan memengaruhi pergerakan obligasi pemerintah. Salah satunya adalah usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Usulan tersebut memicu guncangan kepercayaan investor yang dampaknya menjalar ke pasar obligasi dan nilai tukar rupiah.

Situasi ini menambah tekanan terhadap instrumen keuangan domestik. Faktor fiskal turut menjadi perhatian pelaku pasar. Kenaikan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi berlangsung ketika defisit anggaran mendekati batas 3%.

Selain itu, pemerintah masih menghadapi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar hingga penghujung tahun. Pelemahan rupiah juga membuat investor meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko perubahan nilai tukar.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerbitan SBN hingga akhir September 2026 mencapai Rp 497,5 triliun. Jumlah tersebut setara 62,2% dari target tahunan sebesar Rp 799,5 triliun. Dengan realisasi tersebut, pemerintah masih harus menerbitkan sekitar Rp 302 triliun SBN hingga akhir 2026. Besarnya kebutuhan pembiayaan ini menjadi perhatian ketika minat investor terhadap lelang SUN mulai melemah.

Permintaan lelang SUN mengalami penurunan

Perkembangan lelang pada Oktober memperlihatkan perubahan minat investor dalam menyerap surat utang pemerintah. Pada pelaksanaan 27 Oktober 2026, nilai SUN yang dimenangkan pemerintah tercatat lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat pemerintah memenangkan SUN senilai Rp 20,65 triliun pada 27 Oktober 2026. Angka tersebut turun dari Rp 35 triliun pada 13 Oktober 2026. Nilai kemenangan lelang tersebut juga berada di bawah target indikatif sebesar Rp 30 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan surat utang belum mencapai sasaran yang ditetapkan.

Penurunan juga terjadi pada total penawaran yang disampaikan investor. Jumlah penawaran dalam lelang 27 Oktober 2026 mencapai Rp 31,09 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp 64,9 triliun pada 13 Oktober 2026. Yusuf melihat perubahan tersebut sebagai tanda meningkatnya kehati-hatian investor terhadap tambahan pasokan obligasi pemerintah.

"Lemahnya permintaan pada lelang 27 Oktober memperlihatkan bahwa investor mulai lebih berhati-hati dalam menyerap tambahan pasokan," kata Yusuf.

Proyeksi yield SUN hingga akhir 2026

Memasuki akhir tahun, tekanan terhadap obligasi pemerintah diperkirakan belum mudah mereda. Yusuf memperkirakan yield SUN tenor 10 tahun berpotensi bertahan pada kisaran 7,5% sampai 7,9% hingga penghujung 2026.

Risiko kenaikan lebih lanjut tetap terbuka apabila sejumlah kondisi memburuk secara bersamaan. Yield SUN bahkan berpeluang melampaui 8% apabila harga minyak tetap tinggi, sinyal fiskal tidak menunjukkan perbaikan, serta The Fed kembali menaikkan suku bunga pada Desember. Pergerakan yield yang tinggi juga berpotensi memengaruhi sektor keuangan lainnya.

Penurunan harga obligasi dapat menimbulkan kerugian berdasarkan nilai pasar bagi perbankan, perusahaan asuransi, dan reksa dana pendapatan tetap. Di sektor korporasi, kenaikan yield obligasi dapat meningkatkan ongkos pendanaan perusahaan. Dampaknya, ruang untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi semakin terbatas.

Pasar valuta asing juga menghadapi tekanan yang saling berkaitan dengan perkembangan pasar obligasi. Pelemahan rupiah dan peningkatan premi risiko menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditangani secara bersamaan.

Langkah pemerintah untuk meredakan tekanan obligasi

Menurut Yusuf, pengelolaan pasokan SBN dan pemulihan kepercayaan investor menjadi dua hal penting untuk meredakan tekanan tersebut. Pemerintah dinilai perlu menyesuaikan strategi pembiayaan agar kebutuhan penerbitan tidak semakin membebani pasar. Salah satu pilihan yang disampaikan adalah mengurangi target lelang pada sisa tahun. Sebagian kebutuhan pembiayaan dapat ditutup menggunakan saldo anggaran lebih (SAL), sehingga pemerintah tidak harus mengunci biaya bunga tinggi melalui penerbitan utang jangka panjang.

Selain pengaturan pasokan, penerbitan SBN ritel dapat diperbesar untuk memperluas partisipasi investor domestik. Langkah ini menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat basis pembeli surat utang pemerintah. Namun, kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian utama. Komitmen pemerintah untuk mempertahankan defisit di bawah 3% serta penyusunan peta jalan subsidi energi yang lebih tepat sasaran dinilai penting bagi pemulihan kepercayaan pasar.