Pemerintah Batasi Penyerapan SUN saat Minat Investor Melemah

Pemerintah hanya menyerap Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp 20,65 triliun dalam lelang pada 27 Oktober 2026 di Indonesia, ketika minat investor melemah dan imbal hasil meningkat. Nilai tersebut berada di bawah target indikatif Rp 30 triliun, mencerminkan terbatasnya permintaan pasar sekaligus kehati-hatian pemerintah dalam mengelola biaya utang, dilansir dari Investasi. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan nilai SUN yang dimenangkan turun dari Rp 35 triliun pada lelang 13 Oktober 2026.

Total penawaran yang masuk juga merosot menjadi Rp 31,09 triliun, dibandingkan Rp 64,9 triliun pada lelang sebelumnya. Di tengah kondisi tersebut, imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan meningkat pada sejumlah seri, terutama untuk tenor menengah hingga panjang. Kenaikan ini memperlihatkan tekanan biaya penerbitan surat utang ketika investor meminta kompensasi lebih besar.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai keputusan pemerintah membatasi penyerapan mencerminkan keengganan untuk memenuhi target penerbitan dengan biaya utang yang terlalu tinggi. Menurut dia, kenaikan imbal hasil rata-rata tertimbang pada tenor enam sampai sebelas tahun sekitar 30 basis poin menunjukkan peningkatan premi risiko durasi, rupiah, dan fiskal.

“Jadi diagnosis yang tepat adalah kombinasi demand yang lebih tipis dengan supply discipline pemerintah. Selama bid-to-cover tetap rendah dan yield sekunder tinggi, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas jadwal penerbitan agar tidak mengunci biaya utang pada level yang kurang efisien,” ujar Syafruddin kepada Kontan, Rabu (28/10/2026). Kebutuhan pembiayaan pemerintah masih besar. Kementerian Keuangan mencatat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga akhir September 2026 mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp 799,5 triliun, sehingga kebutuhan penerbitan yang tersisa sekitar Rp 302 triliun hingga akhir tahun.

Syafruddin menjelaskan bahwa sisa kebutuhan tersebut tidak harus seluruhnya dipenuhi melalui lelang SUN reguler pada November hingga Desember 2026. Pemerintah masih dapat menggunakan sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk lelang SUN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SBN ritel, surat utang valuta asing, pinjaman program bilateral dan multilateral, serta pengelolaan kas. Ia juga menyarankan penerbitan yang menyesuaikan kondisi pasar. Pemerintah dapat meningkatkan penyerapan ketika volatilitas mereda dan menahannya ketika investor meminta premi berlebihan, sekaligus mengatur komposisi tenor agar tidak terlalu banyak mengunci biaya tinggi pada instrumen berdurasi panjang.

Ruang pinjaman program sekitar US$ 1,8 miliar, menurut Syafruddin, dapat menjadi penyangga tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Strategi tersebut memberi pemerintah alternatif ketika kondisi pasar obligasi belum mendukung penerbitan dengan biaya yang efisien. Tekanan pasar terlihat pada imbal hasil SBN tenor 10 tahun yang mencapai 7,66%, naik 2,8% dalam sepekan.

Sementara itu, imbal hasil tenor 30 tahun berada di 7,45%, meningkat 2% dalam periode yang sama. Syafruddin memperkirakan imbal hasil SUN tenor 10 tahun berpotensi berada pada kisaran 7,25%-7,60% hingga akhir 2026 dalam skenario dasar. Rasio bid-to-cover juga diperkirakan berpotensi lebih rendah daripada periode normal selama nilai tukar rupiah, credit default swap (CDS) Indonesia, dan imbal hasil US Treasury masih tinggi.

Menurut Syafruddin, permintaan investor dapat membaik apabila imbal hasil US Treasury turun, rupiah kembali stabil di bawah Rp 18.000 per dolar AS, CDS Indonesia mendekati 90-100 basis poin, dan tekanan terkait isu MSCI mereda. Sebaliknya, imbal hasil US Treasury yang menembus 5,2%-5,3%, CDS di atas 120 basis poin, atau rupiah yang melemah menuju Rp 18.300-Rp 18.500 per dolar AS dapat mendorong investor meminta imbal hasil lebih tinggi.

Syafruddin menekankan bahwa evaluasi lelang tidak cukup hanya melihat total penawaran. Pemerintah juga perlu memantau rasio bid-to-cover, komposisi investor, perbandingan imbal hasil rata-rata tertimbang dengan pasar sekunder, selisih imbal hasil SBN dan US Treasury, arus dana asing bersih, CDS, serta pergerakan rupiah. “Pemerintah sebaiknya menerima penyerapan lelang yang lebih kecil bila harga yang diminta pasar tidak ekonomis, selama kebutuhan kas tetap aman dan kanal pembiayaan alternatif tersedia,” ujar Syafruddin.